Komparatif.ID, Jakarta— Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retret bersama Presiden Prabowo Subianto yang sedianya digelar pada 21-28 Februari di Magelang.
Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) sore.
Instruksi Megawati tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatanganinya pada hari yang sama dengan penahanan Hasto.
Dalam surat itu, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya.
Baca juga: Hasto Minta KPK Tunda Pemeriksaan Dirinya Hingga Praperadilan Rampung
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” bunyi instruksi tersebut.
KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto setelah sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan.
Saat dibawa ke hadapan publik dalam konferensi pers KPK, Hasto terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol.
Meski telah ditahan, melansir cnnindonesia.com PDIP memutuskan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen guna menggantikan Hasto. Keputusan ini diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, yang menegaskan kendali partai kini berada langsung di bawah Megawati Soekarnoputri.
“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2/2024) malam.
Menurut Komaruddin, situasi ini menuntut seluruh unsur partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, untuk mengikuti komando langsung dari Ketua Umum. Ia menegaskan keputusan Megawati untuk mengambil alih kendali partai menunjukkan sikap solid PDIP menghadapi persoalan hukum yang menjerat salah satu kadernya.
