Komparatif.ID, Bireuen— Masyarakat Kabupaten Pidie kembali menghadapi kesulitan di tengah upaya pemulihan pascabanjir. Setelah rumah dan fasilitas publik terdampak air bah, kini warga harus dihadapkan dengan kelangkaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi atau gas melon di sejumlah pangkalan resmi.
Tidak hanya itu, harga gas non-subsidi kemasan 12 kg dan 15 kg juga dilaporkan mengalami lonjakan signifikan yang membuat warga semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dari laporan warga, beberapa pangkalan di wilayah Pidie kehabisan stok gas melon dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini berimbas pada antrean panjang warga yang berusaha mendapatkan LPG untuk kebutuhan memasak.
Fenomena langkanya gas dan kenaikan harga yang tinggi memunculkan reaksi keras dari Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Pidie, Tgk. Nanda Saputra.
Ia menyampaikan situasi ini tidak boleh dianggap sebagai dampak lanjutan bencana, melainkan adanya dugaan praktik yang merugikan masyarakat.
“Kelangkaan gas di Pidie merupakan kezaliman yang terstruktur, bukan efek dari bencana alam. Celakanya, harga melambung malah dijual di pangkalan resmi,” ujar Tgk. Nanda Saputra pada Jumat (5/12/2025).
Baca juga: Warga Pidie Kesulitan Dapatkan Air Bersih PDAM Sigli
Selain kelangkaan gas bersubsidi, lonjakan harga gas non-subsidi juga menjadi persoalan serius. Harga LPG kemasan 12 kg dilaporkan mencapai Rp 280.000 hingga Rp 350.000 per tabung.
Angka tersebut jauh di atas harga normal maupun Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Situasi ini membuat warga harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar, bahkan sebagian di antaranya harus antre hingga dua hari untuk mendapatkannya.
“Harga dua belas kilo dijual dikisaran Rp 280 ribu hingga Rp 350 ribu, itu pun harus antre dua hari di beberapa pangkalan resmi yang ada di Pidie,” tambah Tgk. Nanda.
Melihat kondisi tersebut, PC ISNU Kabupaten Pidie mendesak Pemkab segera turun tangan. Ia meminta agar pemerintah melakukan inspeksi langsung ke pangkalan yang menjual gas di atas harga ketentuan dan memastikan ketersediaan gas kembali normal.
Selain itu, ia juga meminta adanya pengawasan ketat distribusi untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga yang memperburuk keadaan.
“Maka dari itu kami berharap Pemerintah Daerah menyidak pangkalan-pangkalan yang nakal dengan menjual di atas harga normal dan dijual di atas HET,” tutupnya.
