Komparatif.ID, Makassar– Penjabat (Pj) Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran M.Si, MA.Cd menghadiri upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi bagi seluruh daerah. Melalui kegiatan ini, Mendagri berharap daerah bisa mandiri secara fiskal dan bisa membiayai diri sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah. Karena ujung dari otonomi daerah adalah kemandirian fiskal yang ditandai dengan PAD yang lebih banyak dari transfer pusat. Daerah bisa membiayai diri sendiri tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat,” ungkap Tito.
Sementara itu, Pj. Walikota Lhokseumawe Imran menyampaikan bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Imran berharap otonomi daerah bisa membuat daerah lebih responsif dan efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
”Dengan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat,” ujar Imran.
Baca juga: Pj Walikota Lhokseumawe Imbau Ketua KONI Baru Harus Lebih Baik dari Sebelumnya
Namun, Imran juga mengakui bahwa masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di daerah. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus diatasi bersama agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal.
”Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di daerah akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, tentunya ini perlu diatasi bersama,” pungkas Imran.
