Komparatif.ID, Banda Aceh— Guru PNS, PPPK, honorer, dan swasta di Aceh dapat jatah rumah subsidi bagian dari Program Rumah untuk Guru Indonesia yang diluncurkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara virtual pada Selasa (25/3/2025).
Program diperuntukkan guru dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta untuk yang belum menikah dan Rp 8 juta untuk yang sudah menikah. Lokasi pembangunan rumah subsidi tersebar di delapan wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh.
Program rumah subsidi untuk guru ini merupakan bagian dari program nasional yang menargetkan pembangunan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia dengan total alokasi anggaran mencapai Rp3,4 triliun.
Baca juga: Islamic Relief Serahkan 7 Rumah Tahan Gempa untuk Dhuafa di Aceh Besar
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyerahkan secara simbolik mockup kunci rumah kepada tiga orang guru pada akad massal di Kantor BTN Syariah Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa dan guru adalah fondasi yang menopang pilar tersebut. Menurutnya, tanpa adanya guru yang berdedikasi, tidak akan terwujud pendidikan yang berkualitas.
“Dengan memiliki rumah yang dekat dengan tempat mengajar, para guru bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa tanpa terbebani masalah tempat tinggal,” ujar Fadhlullah.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya rumah tinggal yang dekat dengan tempat mengajar agar para guru bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa tanpa terbebani masalah tempat tinggal.
Ia berharap agar program rumah subsidi bagi guru ini dapat terus diperluas dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sehingga semakin banyak tenaga pendidik yang dapat menikmati fasilitas perumahan yang layak.
Dari Aceh, acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An An Andri Hikmah, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, Kepala Dinas Perkim Aceh, T. Aznal Zahri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat serta Branch Manager BTN Syariah Banda Aceh, Muhadi Eko Putra.
