Komparatif.ID, Banda Aceh— Produksi crude palm oil (CPO) Aceh kini menembus angka 1 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu daerah penghasil sawit utama di Indonesia dengan kontribusi sebesar 2,41 persen terhadap total produksi nasional.
Meski demikian, Aceh hanya mampu mengekspor sekitar 70 ribu ton atau 7 persen dari jumlah itu melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh dan Calang. Sisanya, sekitar 930 ribu ton CPO, harus diangkut menggunakan truk tangki menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara.
Kondisi ini membawa konsekuensi besar secara ekonomi. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi, ongkos pengangkutan darat untuk CPO dari Aceh mencapai Rp400 ribu per ton.
Artinya, ada sekitar Rp372 miliar yang hilang dari perputaran ekonomi lokal setiap tahunnya karena ongkos logistik yang mengalir ke luar provinsi. Untuk mengangkut 930 ribu ton tersebut, dibutuhkan sekitar 26.571 perjalanan truk berat per tahun, atau setara dengan 742 truk per hari yang lalu-lalang di jalan-jalan Aceh.
“Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar,” ujar Safuadi di Banda Aceh, Rabu (23/4/2025).
Beban lalu lintas kendaraan berat ini turut mempercepat kerusakan infrastruktur jalan nasional yang membentang di Aceh. Beban sumbu kendaraan yang tinggi memperpendek umur pakai jalan, yang pada akhirnya menuntut biaya pemeliharaan lebih cepat dari rencana awal. Belum lagi, jejak karbon dari ribuan truk yang beroperasi setiap hari turut menambah beban lingkungan.
Baca juga: Mualem Bentuk Tim Pakar Ukur Ulang HGU Sawit
Jika seluruh produksi CPO Aceh dapat diekspor langsung dari pelabuhan di Aceh, maka biaya angkut darat sebesar Rp 2,4 miliar per kapal—dengan kapasitas rata-rata 6 ribu ton—bisa dihindari.
Selain itu, Safuadi menyebut, bea keluar yang selama ini dinikmati oleh provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah, yang berdampak langsung pada peningkatan Dana Bagi Hasil untuk Aceh.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Dinas Perhubungan telah melakukan kajian cepat terkait pengembangan pelabuhan ekspor representatif di Krueng Geukuh, Aceh Utara.
Kajian tersebut memperkirakan investasi sebesar Rp700 miliar untuk mendalami alur pelayaran hingga sembilan meter, menambah fasilitas loading arm, serta membangun tangki penyimpanan CPO berkapasitas 40 ribu meter kubik.
Skema pengelolaan yang dirancang adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan proyeksi balik modal dalam tujuh hingga delapan tahun.
Melalui skema tersebut, Aceh berpeluang menambah Pendapatan Asli Daerah lebih dari Rp40 miliar per tahun hanya dari retribusi bongkar muat. Selain itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani juga diperkirakan akan naik antara Rp100 hingga Rp150 per kilogram karena potongan biaya transportasi yang menurun.
“Dengan throughput fee Rp55 ribu per ton, investasi ini bisa kembali modal dalam tujuh atau delapan tahun. Di sisi lain, retribusi bongkar muat bisa memberi PAD lebih dari Rp40 miliar per tahun. Ini jelas menguntungkan,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, kehadiran pelabuhan ekspor yang memadai akan membuka peluang besar bagi hilirisasi industri sawit, termasuk pengembangan oleokimia dan biodiesel di Aceh.
Peluang pengembangan pelabuhan tidak hanya terbatas pada Krueng Geukuh. Beberapa pelabuhan lain seperti Calang, Meulaboh, Surin di Aceh Barat Daya, dan Singkil juga masuk dalam rencana pengembangan yang dapat diusulkan melalui skema KPBU.
Selain fasilitas dermaga, beberapa di antaranya juga memerlukan pembangunan penahan ombak atau breakwater agar kapal ekspor dapat bersandar dengan aman.
“Tanpa pelabuhan, uang kita mengalir keluar; dengan pelabuhan, nilai tambah mengalir pulang,” pungkas Safuadi.
