Komparatif.ID, Banda Aceh— Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh menggelar Musyawarah Kerja Provinsi (Mukerprov) 2022 provinsi Aceh di Hotel Rumah PMI, Neusu, Banda Aceh, Minggu (17/7/2022).
Acara Mukerprov dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, seluruh pengurus PMI Aceh, Perwakilan PMI Pusat, perwakilan PMI Kabupaten/Kota, dan Ketua Forum KSR dan TSR PMI Aceh. Mukerprov PMI Aceh 2022 dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif.
Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf mengatakan bahwa PMI adalah organisasi resmi negara dan memiliki jaringan internasional. PMI juga terus berusaha agar lebih baik, baik dari peningkatan professionalitas serta bertanggung jawab. Mukerprov PMI 2022 mengambil tema “ Totalitas pengabdian untuk kemanusiaan menuju PMI yang handal dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas kepalangmerahan”.
Progam-progam unggulan PMI kedepan yang dirancang dalam Mukerpov 2022 diantaranya donor darah sukarela, pelayanan dan penanggulangan bencana, dan tindakan pencegahan penyakit, dan melakukan pembinaan generasi muda ( relawan).
“Kegiatan PMI yang paling rutin itu berkaitan dengan darah, karena setiap menit orang selalu membutuhkan darah” sebut Murdani.
Pihak PMI Aceh saat ini juga sedang menjalankan kampanye polio di Kabupaten Bireuen, permasalahan gender di Pidie dan Bireuen, serta memberi bantuan kepada korban banjir di Tangse, Lhoksukon, dan Lhok Nibong.
“Kita tidak semata-mata memberi bantuan, tetapi juga membangun moril bagi masyarakat yang terkena banjir tersebut” lanjut Murdani.
Tahun ini, PMI Aceh bekerjasama dengan PMI Pusat telah mendistribusikan sebanyak 28.700 vaksin,yang dilaksanakan di empat kabupaten/ kota di Aceh. PMI sendiri telah lama menjadi mitra pemerintah, terbentuk atas perintah undang-undang, maka pemerintah dan PMI memiliki kewajiban untuk memajukan kepalangmerahan.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, meminta maaf atas ketidakhadiran Pj Gubernur yang baru dilantik beberapa waktu lalu karena ada jadwal lain. Kadiskes Aceh itu mengatakan peran PMI sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dalam situasi bencana alam dan penyakit menular.
“Di Aceh mungkin kesulitan terkait masalah dana, sehingga terganggu, harapan saya PMI mampu mencari sumber dana lain di luar sumber dana pemerintah”, terang Hanif perihal permasalahan yang muncul terkait isu kepalangmerahan.
Terakhir, Kadiskes Aceh menyarankan untuk memperbanyak Unit Transfusi Darah (UTD). Hanif mengatakan saat ini tidak semua rumah sakit di Aceh memiliki UTD, sebagian hanya memiliki Bank Darah yang juga kadangkala harus diperoleh melalui PMI.
