Komparatif.ID, Banda Aceh– Direktur Direktur Eksekutif Perkumpulan Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, mengatakan jika Pemerintah Aceh tidak serius memikirkan persoalan ekonomi, maka Aceh akan menghadapi krisis karena masa berlaku dana otonomi khusus (otsus) akan habis pada 2027 mendatang.
Ia menyebut hal tersebut sebagai tantangan terbesar bagi Partai Aceh (PA) yang saat ini memegang kekuasaan penuh di Aceh
Hal itu ia sampaikan saat mengisi Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Koalisi NGO HAM di Ivory Coffee, Setui, Banda Aceh, (25/3/2025).
Karena itu, Muhammad Nur menilai masyarakat Aceh harus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Aceh baru di bawah kendali Muzakir Manaf (Mualem) sejak awal agar krisis yang dikhawatirkan bisa dihindari.
Muhammad Nur menilai kepemimpinan yang tidak bijaksana akan memperburuk kondisi ekonomi. Ia mencontohkan kebijakan penghapusan barcode yang menurutnya menjadi blunder bagi pemerintah daerah, sebab berhadapan dengan aturan pemerintah pusat yang tidak dapat dilawan.
“Seperti yang terjadi selama ini tentang penghapusan barcode yang menjadi blunder,” cetus Nur.
Baca juga: Ekonomi Aceh Tumbuh 4,66 Persen, Tertinggi dalam 4 Tahun Terakhir
Selain persoalan ekonomi, Nur mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah Aceh lainnya yang berat; seperti persoalan pertambangan rakyat yang belum tuntas regulasinya, pengukuran ulang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Produksi (HPH) yang faktanya hampir tidak ada lagi di Aceh
Lalu persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang petanya sudah ada serta jaminan kesehatan dan pelabuhan bebas yang belum selesai.
Menurut Muhammad Nur, ide-ide untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak akan mudah sampai ke Mualem jika di sekelilingnya hanya diisi oleh orang-orang yang memikirkan kepentingan pribadi.
“Ide-ide untuk menyelesaikan perkara atau masalah tersebut tidak akan mudah masuk ke Mualem jika dia dikawal dan didempeti dengan rapat oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri,” lanjutnya.
Ia menilai diperlukan orang-orang di lingkaran Gubernur yang mampu melakukan lobi politik dengan pemerintah pusat demi kesejahteraan Aceh. Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa hanya dilawan, melainkan harus diberi kesan baik agar Aceh bisa mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun tidak sepenuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dr. Farhan Zain, MA, mengatakan Aceh tidak membutuhkan pemimpin yang bergelar profesor, melainkan pemimpin yang mau mendengar, memiliki tim yang kuat, dan mampu bekerja sama membangun Aceh.
Ia meyakini jika hal tersebut dilakukan, Aceh akan mampu bangkit. Farhan mengakui pemerintah saat ini belum sepenuhnya sempurna, tetapi masih banyak ruang untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi di Aceh.
Terkait dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Aceh, Farhan menyebut masih ada yang tidak terbuka kepada pemerintah daerah maupun pemerintah daerah.
Ia menyebut perusahaan-perusahaan itu kerap hanya menyampaikan keuntungan kotor, sedangkan keuntungan bersih tidak pernah dilaporkan kepada pemerintah.
Farhan menambahkan pemerintah baru ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, termasuk persoalan-persoalan lama yang kini menjadi tanggung jawab Gubernur Aceh Mualem.
Menurutnya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 justru melemahkan visi dan misi pemerintah di awal-awal masa jabatannya.
“DIPA 2025 ini memang melemahkan apa yang menjadi visi misi pemerintah di bulan-bulan awal, Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah membantu pak Gubernur untuk mewujudkan apa yang beliau inginkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk membantu Gubernur Aceh dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginannya bagi kemajuan daerah. Farhan menutup diskusi dengan keyakinan bahwa jika semua pihak mau bersama-sama memikirkan dan membangun Aceh, maka masa depan Aceh akan lebih baik.
