Komparatif.ID, Lhoksukon— Kabupaten Aceh Utara terus berbenah. Sepanjang 2022 Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sejatinya, Aceh Utara Dalam Angka merupakan judul publikasi data tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan itu berisi berbagai data; mulai dari jumlah anggota legislatif bergender perempuan, hingga jumlah balita yang telah mendapatkan vaksin polio dan campak.
Baca juga: Aceh Utara Gelar 10 Program Pokok PKK
Kali ini, Komparatif.ID mengolah data-data BPS yang terbit dalam rentang 2017 hingga 2022, serta memakai data tambahan lain (non-publikasi BPS) untuk melihat Pasee dalam angka-angka. Berikut laporannya;
Kondisi Politik Aceh Utara
Keterwakilan perempuan di kursi legislatif Aceh Utara masih lemah. Pada periode 2019-2024, dari 45 kursi yang tersedia, hanya ada satu perempuan yang berhasil lolos ke Landing, yaitu Hj. Nurmalia, S,Pd.I dari Partai Nanggroe Aceh.
Jumlah tersebut tidak bertambah dari periode 2014-2019, hanya Riyanti (fraksi PA) yang juga satu-satunya perwakilan perempuan di DPRK. Keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Utara hanya 2,22 persen.
Pembangunan Manusia
Dari data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh tahun 2022 mencapai 72,80, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,18).
Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama 2010-2022, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen.
Khusus Aceh Utara, pembangunan manusia di kabupaten ini mengalami perkembangan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 mencapai 70,22, naik 0,68 poin dari tahun sebelumnya.
Secara umum IPM bumoe Pasee dalam rentang 2017-2021 mengalami rata-rata perkembangan sebesar 0,45 poin. Peningkatan tertinggi tercatat pada 2019 sebesar 0,86 poin.
Peningkatan IPM Aceh Utara pada 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
IPM merupakan indikator pengukur untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Sederhananya, semakin tinggi IPM maka semakin baik pula kualitas dan standar hidup masyarakat.
Kemajuan IPM sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.
Kemiskinan & Kesejahteraan
Meski berhasil menaikkan IPM dalam lima tahun secara konsisten,namun persentase kemiskinan di North Aceh masih lumayan tinggi.
Pada 2020 kabupaten berjuluk negeri Pase ini mencatat angka persentase kemiskinan mencapai 17,02, lalu pada 2021 nilainya naik 0,41 poin menjadi 17,43. Kenaikan persentase ini disebabkan pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat.
Lalu per November 2022, persentase kemiskinan di Aceh Utara berhasil diturunkan ke 16,86 persen, atau turun 0,57 persen.
Alasan serupa juga menyebabkan kenaikan persentase di seluruh kab/kota se-Aceh. Bahkan, persentase kemiskinan provinsi Aceh juga naik, dari 14,99 menjadi 15,33. Lalu pada laporan BPS Maret 2022, persentase penduduk miskin di Aceh turun berhasil ditekan ke 14,64 persen.
