BSI, Nafsu Besar Tenaga Kurang

BSI mendapatkan durian runtuh di Aceh. Bank Syariah Indonesia tersebut ibarat orang mengantuk disodori bantal. Ia lahir tepat ketika Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diberlakukan secara total di Aceh. Meski mendapatkan keuntungan besar, BSI tak mampu mengimbangi dengan layanan yang prima.

Tiga hari lalu, Bank Syariah Indonesia menghadirkan suasana horor. Rakyat Aceh yang mayoritas nasabah BSI dibuat kelimpungan karena layanan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan SuperApp BYOND mengalami gangguan.

Baca: Sistem BSI Rusak, Warga Aceh Kelimpungan, Ada yang Masuk Angin

Managemen BSI melalui Sekretaris Korporasi BSI Wisnu Sunandar mengatakan gangguan layanan tersebut karena pihak korporasi tersebut sedang melakukan upgrade system. Tapi upgrade system kok tiba-tiba? Mengapa tidak memberitahukan nasabah minimal satu minggu sebelumnya? Benarkah mereka melakukan peningkatan sistem, ataukah mengulang peristiwa 8 Mei 2023, ketika sistem Bank Syariah Indonesia down di seluruh Indonesia.

Terlepas dari semua alasan yang disampaikan oleh pihak holding, rusaknya sistem transaksi yang membuat ATM dan BYOND tidak bisa digunakan, membuat mayoritas rakyat Aceh kelimpungan. Ada yang gagal terbang, ada yang tidak bisa membayar iuran sekolah, ada yang tidak bisa menebus obat di apotik, ada yang tidak bisa membayar utang, gagal mentraktir teman dekat di kafe, warga miskin gagal menarik dana subsidi, dan lain-lain.

Ada yang mencoba bersabar, tapi pada hari kedua, mereka akhirnya lost control juga. Hidup di era internet, ketika uang seluruhnya di simpan di dalam rekening, tak bisa melakukan transaksi merupakan sebuah masalah besar.

Baca: Diklaim SuperApp, BYOND BSI Eror Secara Nasional

Sebagai perbankan, Bank Syariah Indonesia telah gagal menyelenggarakan sistem perbankan yang islami; memudahkan. Justru bank ini membuat banyak nasabah mendapatkan mudharat.

Sebagai satu-satunya bank nasional yang beroperasi di Aceh, Bank Syariah Indonesia siap tidak siap telah menjadi raja. Semua urusan keuangan yang berhubungan dengan Pusat secara langsung, harus melalui bank ini. Seperti pembayaran gai PNS Pusat, TNI dan Polri yang bertugas di Aceh.  Dana PKH, BPNT, BLT BBM, bantuan prasejahtera, dan lain-lain.

Sebagai sekretaris desa, saya menyaksikan langsung bagaimana warga desa saya mengalami kesulitan besar akibat gangguan ini. Sejumlah ibu-ibu bolak-balik datang ke agen BSI Smart atau warung yang melayani tarik tunai, dengan wajah penuh kekhawatiran.

Mereka menanyakan kapan mereka bisa mencairkan bantuan sosial? Beberapa di antaranya bahkan terpaksa meminjam uang dari tetangga hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Tidak sedikit yang datang membawa cerita bahwa mereka telah bolak-balik ke ATM BSI terdekat hanya untuk mendapati bahwa layanan masih offline. Bayangkan, hanya gara-gara manajemen bank syariah itu “upgrade system” orang-orang kecil kelimpungan seperti gaseng pungoe.

Karena Qanun BSI Untung

Secara keuangan Aceh bukan daerah yang seksi. Ekonomi Aceh sangat bergantung kepada anggaran publik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, dan APBG. Keberhasilan BSI menjadi king di Aceh karena pada saat bank tersebut lahir, Aceh mulai memberlakukan secara penuh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS).

Lahirnya qanun tersebut karena Aceh memiliki kewenangan, salah satunya perihal kebebasan mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan jelas menyebutkan kewenangan tersebut.

Kemudian juga ada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum Islam di Aceh, termasuk dalam sektor keuangan.

Semangatnya sudah tentu benar. Sebagai daerah yang kerap menjadi model (pilot project), Pemerintah Aceh bermaksud memastikan seluruh transaksi keuangan sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari riba, gharar, serta maysir.

Semangat tersebut didukung oleh cerdik pandai, akademisi, dan tokoh masyarakat. Para pebisnis juga mendukungnya, tapi mereka memberikan catatan-catatan. Tapi catatan-catatan para pebisnis besar, tenggelam dam hiruk pikuk dukungan politik terhadap pemberlakuan Qanun LKS secara penuh.

Lahirnya –bila patut disebut—monopoli oleh Bank Syariah Indonesia, bukan atas kehendak mereka. Seperti saya sebutkan di atas, mereka seperti mendapatkan durian runtuh. Karena pemberlakuan Qanun LKS, mereka pun mengumpulkan untung besar.

Mau tak mau nasabah Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BNI 46, dll, dipindahkan rekeningnya ke Bank Syariah Indonesia. Nasabah pun tidak ada pilihan. Karena bank-bank konvensional itu harus secepatnya angkat kaki, karena waktu bagi mereka telah mencapai limit.

Sebagai kita ketahui bersama, BSI merupakan reinkarnasi dari penyatuan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tanpa menafikan peran Bank Aceh Syariah yang kini 500 ribu pengguna Action Mobile-nya, dan Bank Muamalat, keterbatasan kompetitor membuat BSI menjadi raja. Bank-bank syariah yang ada di Aceh, tidak memiliki kemampuan sebesar BSI. Ketika mereka dominan, mereka pun merasa di atas angin. Ketika merasa di atas angin, begitu masuk angin, seluruh Aceh dibuat repot.

Hentikan Monopoli BSI

Melihat dua tragedi keuangan yang pernah terjadi di Aceh gara-gara BSI, kiranya praktek monopoli yang selama ini menjadikan bank itu seperti klub liga 1 dan liga 2 yang dibela wasit. Sejauh amatan saya, mereka benar-benar menikmati jalur bebas hambatan, tanpa mau memperbaiki kualitas, dan sibuk menebar jargon hebat melalui iklan dan pendengung.

Sudah saatnya Menteri Keuangan merevisi PMK Nomor 190/PMK.07/2021. Dana desa, dana PKH, BPNT, dan gaji pegawai Pusat, TNI dan Polri, dapat disalurkan melalui bank lainnya yang ada di Aceh. selain memberikan kesempatan bank lain berkembang, juga memberikan kepastian kepada nasabah.

Mengapa perlu merevisi PMK di atas? Karena Qanun LKS hanya mengatur bahwa semua lembaga keuangan harus berbasis syariah, tetapi tidak mempertimbangkan kebutuhan diversifikasi penyedia layanan perbankan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan.

Saya menyarankan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf melakukan terobosan dalam konteks perbankan di Aceh. Pertama, tentu saja membangun komunikasi ke Pusat, supaya Pemerintah Pusat menjadikan Bank Aceh sebagai mitra di daerah. Kedua, mengundang bank syariah lainnya ke Aceh. Meski saran kedua agak rentan. Siapa yang mau menghabiskan waktunya di Aceh dengan kondisi seperti saat ini. Nanggroe kaya tapi peng keu rakyat tan.

Ketiga, Pemerintah Aceh bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penguatan ekosistem fintech berbasis syariah. Ini bisa menjadi solusi, untuk memastikan akses layanan keuangan tetap tersedia.

Kalam Penutup

Ketergantungan total pada satu bank nasional telah membuktikan adanya kerentanan besar dalam sistem keuangan di Aceh. Gangguan sistem yang terjadi baru-baru ini menjadi alarm bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk segera mengambil langkah evaluasi dan diversifikasi layanan. Jangan biarkan masyarakat kecil menjadi korban dari monopoli layanan keuangan.

Akhirnya, kalaulah belum mampu mensejahterakan rakyat, setidaknya milikilah tekad melindungi mereka. Bila melindungi juga belum mampu, milikilah semangat tidak menyusahkan. Sudah cukup rakyat Aceh seperti aneuk gadoh ma. Silakan cari kaya di sini, tapi jangan bikin rakyat bertambah susah.