Komparatif.ID, Banda Aceh—Banjir Aceh Utara bukan lagi fenomena baru. Sudah seperti agenda rutin alam. Setiap kali banjir tiba, Aceh Utara merugi Rp400 miliar lebih.
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah, Kamis (13/10/2022) dalam rapat Koordinasi Pj Gubernur Aceh Bersama Bupati dan Walikota se-Aceh, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, menyampaikan banjir merupakan salah satu masalah terbesar di sana.
“Setiap tahun, selama bertahun-tahun, Aceh Utara selalu merugi Rp400 miliar lebih tiap kali banjir tiba. Untuk banjir tahun ini, data sementara hingga 12 Oktober 2022, kerugian yang sudah dihitung Rp296,76 miliar,” terang Azwardi.
Ia menjelaskan, banjir yang menghumbalang Aceh Utara tahun ini telah menyebabkan rusaknya lahan pertanian sangat luas. Juga merusak ribuan hektar tambak.
Secara lebih rinci Azwardi yang dilantik sebagai Pj Bupati Aceh Utara pada Kamis, 14 Juli 2022, mengatakan, 2.841 hektar sawah yang sudah ditanami padi rusak parah. 10 hektar cabe merah, dan 30 hektar lahan yang sudah ditanami kedelai hancur diterjang banjir.Dari angka tersebut, diperkirakan kerugian yang ditimbulkan Rp32 miliar.
Dari sektor perikanan darat, luas tambak ikan bandeng yang “dipanen” oleh banjir seluas 592 hektar. Tambak udang vaname yang digempur banjir seluas 400 hektar. Lahan tambak ikan mujair 78 hektar. Mina padi 28 hektar.
baca juga: Pj Bupati Aceh Utara Salurkan Bantuan untuk Wilayah Terisolir
Dari sektor perkebunan, luas lahan pinang yang rusak digenangi banjir 112 hektar. Kakao 20 hektar, dan jalan produksi empat lokasi.
“Hal seperti ini terus berulang setiap tahun. Betapa banyak kerugian yang timbul,” kata Azwardi.
Bencana banjir menyebabkan jumlah penduduk miskin di Aceh Utara semakin bertambah. Karena usaha produksi mereka rusak dan tidak ada talangan. Setelah banjir berlalu masyarakat memulai lagi semuanya dari nol.
“Kondisi tersebut sudah saya petakan, dan sudah pula saya laporkan ke Dirjen di Kemendagri,” sebut Azwardi.
Dalam data yang dipaparkan oleh Azwardi juga memuat tentang inflasi, menyebutkan bahwa penyebab utama inflasi di Aceh Utara karena ketersediaan bahan pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak komoditi yang didatangkan dari provinsi tetangga.
Ia menyebut cabe merah, bawang merah, ikan tongkol, gula pasir, telur, beras, minyak goreng, merupakan komoditi yang menyumbang angka inflasi cukup besar untuk Aceh Utara.
Saat ini kendala yang menyebabkan lahirnya ketidakmampuan daerah menyediakan komoditi tersebut yang sumbernya dari dalam daerah, karena banyak hal.
Pertama, belum meratanya konektivitas dan jaringan logistik dalam menunjang sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan perkebunan. Kedua, tingginya biaya logistik dan harga komoditas akibat naiknya harga BBM. Ketiga, akses masyarakat miskin dan rentan miskin ke layanan dasar masih rendah. Keempat, banjir tahunan yang menyebabkan gagal panen.
Banjir Aceh Utara Jadi Perhatian Provinsi Aceh
Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh Ade Surya,S.T.,M.E, menjelaskan sejak 10 tahun lalu pemerintah sudah memberikan perhatian pada banjir tahunan yang terjadi di Aceh Utara, khususnya di Lhoksukon dan sekitarnya.
“Pengelolaan sumber daya air sudah hadir 10 tahun lalu. Salah satunya pembangunan Waduk Keureuto, merupakan salah satu bentuk perhatian dan pemerintah memang sedang bekerja di sana. Banjir Aceh Utara yang sudah menahun menjadi perhatian Pemerintah Aceh,” kata Ade Surya.
Kehadiran Waduk Keureuto tidak akan mampu menghilangkan banjir. Tapi dapat mengurangi luas, dampak dan lamanya banjir di sana.”Kehadiran Waduk Keureutoe dapat mengurangi 30 persen.”
Saat ini tiga sungai yaitu Krueng Pirak, Krueng Peutoe, dan Krueng keureutoe merupakan penyumbang air banjir yang menggenangi Lhoksukon.
Apalagi tahun ini di Aceh Utara berulang siklus banjir lima tahunan. Jumlah debit air lebih banyak dari banjir biasa.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini luas badan sungai di Aceh Utara 30 sampai 40 meter. Padahal untuk menampung debit air di musim hujan membutuhkan luas badan sungai 70 sampai 1000 meter.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Aceh Teuku Roby Irza, pada kesempatan itu mengatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Keureuto berada di bawah kewenangan Balai Sungai Wialayah I Sumatera.
Saat ini masih ada persoalan yaitu ganti rugi lahan yang berada di dua kabupaten; Aceh Utara dan Bener Meriah. 638 hektar lahan belum tuntas perihal ganti rugi. Untuk Aceh Utara saat ini dana ganti rugi sudah dititipkan ke pengadilan pada 23 September 2022.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dr. Ir. Ilyas,M.P menyebutkan untuk mengurangi meluasnya dampak banjir Aceh Utara harus dilaksanakan normalisasi sungai. Normalisasi tersebut sangat penting, meskipun di Pase hujan ringan, tapi di Bener Meriah dan Aceh Tengah hujan lebat, maka limpahan air akan menerjang Aceh Utara dan Lhokseumawe.
Selain itu dia menjelaskan di BPBA tersedia dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi jatah Aceh Utara tahun 2022 sebanyak Rp16,55 miliar. Tapi sampai sekarang realisasinya belum ada. Dana yang tersimpan di BPBA masih 99 persen.
Sementara Kota Lhokseumawe serapannya masih di bawah 50 persen. “BPBA baru akan memberikan dana bantuan, bila yang tersedia sudah terserap 100 persen.”
Ilyas juga menyentil pemerintah di 23 kabupaten/kota, yang menurutnya sangat pelit dalam mengalokasikan anggaran untuk BPBA kabupaten. Mereka baru ribut dan mencari-cari BPBA kabupaten bila bencana sudah terjadi.
Butuh Kerja Sama dan Komitmen Bersama
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada kegiatan itu mengatakan untuk mengatasi banjir Aceh Utara dan daerah lainnya bukan semata dapat dilakukan oleh pemerintah. Tapi membutuhkan komitmen bersama, mulai pemerintah hingga masyarakat.
Ia menyebut contoh pembangunan Waduk keureutoe, mengapa harus masalah ganti rugi lahan masih menjadi persoalan? Mengapa tidak bisa diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kepedulian semua pihak, mulai pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau tak lahir kesadaran bahwa ini kepentingan bersama, maka persoalan yang sama akan terus berulang. Ayolah kita bersinergi. Agar persoalan banjir Aceh Utara bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat,” katanya mengimbau.
