Komparatif.ID, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tergabung dalam Tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 meninjau sejumlah proyek yang dikerjakan Pemerintah Aceh pada tahun 2021. Peninjauan itu dibagi dalam tiga kelompok untuk wilayah timur, tengah dan barat selatan Aceh yang dilakukan pada 13 hingga 17 Mei 2022.
Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan, dalam kesempatan itu Minggu (15/5/2022), mengatakan dirinya dalam peninjauan itu tergabung dalam kelompok 2 untuk wilayah tengah Aceh. Wilayah yang menjadi tugas tim 2 yakni Dapil 2 (Pidie dan Pidie Jaya), Dapil 3 (Bireuen), Dapil 4 (Tengah dan Bener Meriah) dan Dapil 8 (Tenggara dan Gayo Lues).
Adapun anggota kelompok 2 Tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 itu yakni Rijaluddin (PKB), Nurdiansyah Alasta (Demokrat) Yahdi Hasan (PA), H. Ali Basrah (Golkar), Falevi Kirani PNA), Dr. Syukri Abdullah (Tenaga Ahli dari USK), serta sejumlah staf pansus DPRA.
“Pansus LKPJ DPRA hanya mempunyai waktu terbatas untuk bekerja yaitu selama 30 hari kerja dan akan berakhir pada 2 Juni 2022. Tim Pansus LKPJ ini nantinya akan memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumen resmi. Beberapa catatan atau temuan di lapangan akan dibacakan dalam rapat paripurna DPRA,” jelas Yahdi Hasan.
Dalam peninjauan ke lapangan mereka melihat sejumlah proyek yang dikerjakan Pemerintah Aceh pada 2021. Tim juga bertemu dengan masyarakat untuk mengetahui kualitas bangunan, tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, fungsi bangunan itu sendiri apakah sudah digunakan, serta beberapa penijauan lainnya.
Beberapa proyek yang ditinjau Tim Pansus DPRA antara lain peninjauan peningkatan jalan batas Pidie Jaya-Samalanga (Bireuen). Dalam peninjauan ini, Aggota Pansus Falevi Kirani menilai jalan tersebut membutuhkan TPT (Tembok penahan Tebing ) dan saluran pembuangan air.
Sementara itu, saat meninjau pembangunan Jalan Gampong Pusong Kecamatan Kembang Tanjong dan Jalan Keramat Luar, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Tim Pansus LKPJ meminta kepada pihak Pemerintah Aceh (SKPA) perlu melakukan penambahan jalan ini (diperpanjang) baik pengaspalan atau rabat beton. Demikian sebut H. Ali Basrah.
Selain itu, Tim Pansus juga meninjau Rumah Sakit Regional dr. Fauziah Bireuen dan Rumah Sakit Regional Datu Beru Takengon.
“Bangunan ini sama sekali belum difungsikan dan masyarakat Aceh belum merasakan manfaat kehadiran rumah sakit rujukan ini. Rumah sakit Regional Datu Beru, secara fisik sudah memadai, tapi pengadaan alat kesehatannya belum ada atau belum lengkap,” ujar Nurdiansyah Alasta. (**)
