Komparatif.ID, Banda Aceh— Jubir Pos Komando Penanganan Bencana Aceh, Murthalamuddin, menegaskan anggaran Rp6,9 miliar untuk pembiayaan relawan penanganan bencana di Belanja Tidak Terduga (BTT) APBA bukan untuk ASN atau relawan ASN.
Ia menjelaskan relawan yang dimaksud adalah mereka yang telah mendaftarkan diri secara ke Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), baik sebagai relawan individu maupun yang tergabung dalam organisasi.
Murthalamuddin menjelaskan anggatan BTT tersebut diperuntukkan bagi relawan non-ASN yang telah memenuhi prosedur pendaftaran ketika BPBA membuka permintaan relawan untuk membantu penanganan bencana.
“Jadi bukan diberikan untuk ASN atau relawan yang ASN yang berangkat dua kali ke daerah bencana. Itu memang relawan yang sudah mendaftarkan diri ketika kemarin diminta oleh BPBA. Jadi jangan menjadi isu yang salah,” terangnya, Senin (19/1/2026).
Ia meminta agar informasi tersebut tidak dipelintir menjadi isu yang keliru dan menyesatkan, karena dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya penanggulangan bencana yang sedang berjalan.
Baca juga: Safrizal ZA Ditunjuk Jadi Pelaksana Satgas Percepatan Rehab-Rekon di Aceh
Selain itu, Murthalamuddin juga menanggapi isu mengenai pengajuan sewa rumah dengan nilai Rp1.100.000 per hari. Ia menegaskan angka tersebut merupakan pengajuan awal yang ternyata mengandung kesalahan data.
Setelah dilakukan proses peninjauan, pengajuan tersebut telah ditolak dan hingga kini belum ada pembayaran maupun realisasi anggaran terkait sewa rumah dimaksud.
Menurutnya, kesalahan data tersebut justru menjadi bukti mekanisme review berjalan dan anggaran tidak serta-merta dicairkan tanpa pertimbangan kebutuhan yang sesuai. Ia menambahkan bahwa saat ini pengajuan tersebut masih menunggu revisi agar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Itu adalah pengajuan saja dan itu memang salah data. Dan sudah ditolak, belum dibayar,” lanjutnya.
Murthalamuddin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan yang mungkin terjadi di tengah kondisi bencana.
Ia berharap situasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk merusak kredibilitas kerja-kerja penanggulangan bencana. Ia mengajak semua pihak, terutama masyarakat, untuk melakukan tabayyun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi ke publik.
“Saya berharap supaya kawan-kawan melakukan tabayyun terhadap apapun data-data yang tersebar, sehingga tidak lagi menyebarkan data-data hoak atau data-data bohong yang merusak kredibilitas Aceh sendiri dan Itu akan merusak kredibilitas dalam penanggulangan bencana ini,” imbuhnya.
