Komparatif.ID, Banda Aceh— Penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Aceh hingga 31 Januari 2027 menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memastikan informasi mitigasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di tingkat gampong.
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, M. Nasir, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi kebencanaan yang akurat, cepat, dan mudah dipahami.
Menurutnya, informasi mengenai potensi bencana, wilayah rawan, jalur evakuasi, hingga langkah penanganan darurat merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta.
Ia meminta badan publik tidak hanya mengandalkan kanal digital dalam menyampaikan informasi kebencanaan, tetapi juga menggunakan metode konvensional, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
Pos informasi di daerah rawan bencana serta kolaborasi dengan pemerintah gampong dan komunitas kebencanaan dapat menjadi alternatif agar informasi mitigasi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Nasir menjelaskan, informasi kebencanaan setidaknya mencakup tiga tahapan, yakni prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Setiap tahapan membutuhkan keterbukaan informasi dari badan publik yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana.
“Badan Publik yang membidangi kebencanaan memiliki Kewajiban menyebarluaskan informasi, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga: Realisasi TKD Bencana Aceh Masih di Bawah 50 Persen, Ini Instruksi Mualem
Pada tahap prabencana, masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai hasil analisis risiko bencana, lokasi yang berpotensi terdampak, jalur evakuasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Keakuratan data kelompok rentan juga perlu menjadi perhatian. Informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus harus tersedia agar proses evakuasi dan perlindungan dapat dilakukan secara tepat ketika bencana terjadi.
Selanjutnya, pada saat bencana berlangsung, pemerintah harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan evakuasi korban, lokasi pengungsian, ketersediaan sarana kesehatan, air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Informasi mengenai perlindungan kelompok rentan dan metode pengumpulan data korban juga harus disampaikan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan bencana sekaligus memastikan kebutuhan para korban mendapatkan perhatian.
Sementara itu, pada tahap pascabencana, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Informasi tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana umum serta pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana.
Selain badan publik yang menangani kebencanaan, Nasir meminta instansi yang mengelola utilitas publik turut meningkatkan kesiapsiagaan. Berkaca pada pengalaman bencana tahun lalu, gangguan telekomunikasi, listrik, dan pasokan air bersih dapat memperburuk kondisi sosial serta meningkatkan kerugian masyarakat.
Dampak gangguan tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah terdampak langsung, tetapi juga warga yang tinggal di luar daerah bencana.
Secara khusus, ia meminta PT PLN menyiapkan solusi alternatif untuk meminimalkan dampak gangguan listrik ketika bencana terjadi.
Nasir menambahkan, penyampaian informasi kebencanaan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah yang memiliki akses jaringan internet, pemerintah dapat memanfaatkan kanal digital. Namun, bagi wilayah blank spot, penyampaian informasi secara langsung melalui perangkat desa, pos informasi, dan komunitas masyarakat perlu diperkuat.
Kerja sama dengan pemerintah gampong, organisasi sosial, dan komunitas kebencanaan juga dapat menjadi pilihan untuk memperluas jangkauan informasi mitigasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Pada akhirnya, kita berharap dengan sampainya informasi publik terkait kebencanaan kepada masyarakat, Aceh dapat menekan angka korban dan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tahun ini,” imbuh Nasir.
