Komparatif.ID, Banda Aceh—Provinsi Aceh membutuhkan BUMA Pangan. Salah satu tujuan utama kehadiran BUMA Pangan yaitu untuk meningkatkan sekahteraan petani, sekaligus menjadi penjaga stabilitas harga komoditas pangan. Dalam skala lebih besar, bisa menjadi sumber pendapatan daerah melalui bisnis agroindustri.
Eddi Shadiqin, anggota Komisi III DPRA, Rabu (14/5/2025) menyampaikan Pemerintah Acegh harus mendirikan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang bergerak pada sektor pangan.
Politisi Partai Darul Aceh tersebut menilai salah satu sektor yang belum menjadi perhatian secara serius yaitu pangan. Dana pangan yang jumlahnya triliunan, setiap tahunnya mengalir ke luar daerah.
Eddi Shadiqin menyebutkan pendirian BUMA Pangan menjadi sangat penting, mengingat sektor ketahanan pangan di Aceh belum mampu menghadirkan kesejahteraan bagi petanidi akar rumput.
Komoditas petani saat ini bertarung di ruang gelap. Di sisi lain petani juga belum begitu banyak yang hidup sejahtera. Dalam skala lebih luas, BUMA Pangan dapat berperan sebagai pengumpul pendapatan asli Aceh melalui usaha yang profesional dan berkelanjutan.
Baca: Aceh Bisa Dapat Rp82 Triliun Per Tahun, Tak Perlu Dana Otsus
70 Persen Kebutuhan Pangan Aceh Masih Bergantung dari Luar Daerah
“Saya kira pendirian badan usaha sektor pangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, harus secepatnya direalisasikan. Potensi Aceh yang begitu melimpah pada sektor pangan, sampai sekarang belum dikelola secara optimal,” katanya.
Dengan potensi pertanian dan perkebunan, Aceh perlu lembaga usaha yang dikelola secara profesional untuk menyerap hasil petani, menjaga harga tetap stabil, dan memperkuat distribusi pangan lokal.
Secara kalkulasi bisnis, bila sektor pangan ikut digarap serius oleh Pemerintah Aceh, bukan saja petani yang dapat untung. Pemerintah juga mendapatkan dampak positif, yaitu menurunnya jumlah pengangguran, dan meningkatkan lapangan kerja. Dalam konteks lebih luas, justru bisa melahirkan agroindustri yang dapat menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah.
“Aceh tidak boleh terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kita butuh kemandirian, dan itu hanya mungkin jika ada Badan Usaha Milik Daerah yang kuat di sektor pangan,” tegasnya.
Menurut Eddi, nomenklatur dan dasar hukum untuk pembentukan BUMD Pangan di Aceh telah tersedia, tinggal menunggu komitmen dan sinergi lintas sektor untuk direalisasikan. Ia juga memastikan bahwa Komisi III DPRA siap memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran, pengawasan, dan kebijakan.
Dia berkomitmen akan mengawal dan memfasilitasi proses pendirian BUMA Pangan sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan dan keadilan ekonomi bagi petani di Serambi Mekkah.
