Thursday, 19 November 2026

Komparatif.ID

Situs Berita Aceh Inspirasi Indonesia

Daerah

IGI Aceh Dukung Qanun Penyelamatan Generasi, Minta Guru Juga Dilindungi

IGI Aceh Dukung Qanun Penyelamatan Generasi, Minta Guru Juga Dilindungi
Ketua IGI Wilayah Aceh, Khairul Zami, S.Pd., M.Pd, saat RDPU bersama DPRA di Gedung DPRA Aceh, Rabu (18/11/2026). Foto: HO for Komparatif.ID.

Komparatif.ID, Banda Aceh– Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Aceh mendukung inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh.

Namun, IGI Aceh berharap regulasi tersebut tidak hanya mengatur penertiban, tetapi juga memperkuat pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan generasi muda.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua IGI Wilayah Aceh, Khairul Zami, S.Pd., M.Pd., dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRA di Gedung DPRA Aceh, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPRA, Nazaruddin, S.I.Kom., bersama sejumlah anggota Komisi VI.

Dalam penyampaiannya, Khairul mengatakan penyelamatan generasi Aceh tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, dayah, gampong, ulama, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Ini merupakan ikhtiar penting untuk masa depan Aceh. Namun, kita berharap qanun ini tidak hanya kuat dalam aspek pengaturan dan penertiban, tetapi juga harus kuat dalam aspek pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan generasi muda,” ungkap Khairul.

Dari perspektif pendidikan, IGI Aceh memberikan sejumlah masukan terhadap substansi rancangan qanun tersebut. Salah satu perhatian utama adalah penegasan posisi sekolah dan guru dalam pelaksanaan kebijakan penyelamatan generasi.

Khairul mengingatkan sekolah merupakan ruang pendidikan dan perlindungan bagi anak, bukan institusi yang dibebani fungsi aparat penertiban. Karena itu, diperlukan batas kewenangan yang jelas, termasuk prosedur penanganan kasus dan mekanisme rujukan kepada guru bimbingan konseling (BK), psikolog, tenaga kesehatan, serta lembaga perlindungan anak.

Menurutnya, guru harus tetap diberikan ruang untuk menjalankan tugas profesional sebagai pendidik. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelamatkan generasi justru menambah beban guru dan menempatkan mereka dalam posisi rentan menghadapi persoalan hukum maupun sosial di luar kewenangannya.

IGI Aceh juga memberikan catatan terhadap ketentuan kemampuan membaca Al-Qur’an dan akhlak sebagai persyaratan utama kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Khairul menilai pembinaan keagamaan dan karakter memang penting, tetapi mekanisme penilaiannya harus adil, objektif, serta mempertimbangkan keberagaman latar belakang dan kebutuhan peserta didik.

“Pembinaan akhlak dan kemampuan keagamaan harus menjadi bagian penting dari pendidikan. Namun, pendekatannya harus mendidik, memberikan pendampingan, dan membuka ruang perbaikan. Jangan sampai anak yang membutuhkan pembinaan justru kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.

Baca juga: IGI Aceh Gandeng Alumni Australia Tingkatkan Kompetensi Guru

Selain itu, IGI mendorong penguatan muatan lokal Aceh agar diselaraskan dengan kurikulum nasional dan kewenangan pengelolaan pendidikan. Penyusunannya perlu melibatkan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dayah, akademisi, guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta organisasi profesi.

Dukungan terhadap pelaksanaannya juga perlu dipersiapkan, mulai dari panduan pembelajaran, bahan ajar, pelatihan guru, alokasi waktu, hingga pembiayaan yang memadai.

Dalam pembahasan pencegahan penyalahgunaan narkoba, IGI turut menyoroti ketentuan tes urine bagi peserta didik. Khairul menegaskan pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang sah, didasarkan pada asesmen yang tepat, menjaga kerahasiaan hasil, serta melibatkan tenaga kesehatan.

Anak yang membutuhkan penanganan, menurutnya, harus mendapatkan edukasi dan rehabilitasi. Mereka tidak boleh dipermalukan ataupun kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan akibat persoalan tersebut.

IGI Aceh juga mengusulkan agar rancangan qanun memberikan perhatian lebih besar terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan, kesehatan mental, literasi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kecakapan hidup, serta konseling karier.

Selain itu, diperlukan dukungan beasiswa dan pengembangan bakat generasi muda dalam bidang seni, olahraga, sains, serta kewirausahaan.

Khairul turut mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi anak dan mekanisme pengaduan yang aman. Setiap laporan maupun informasi yang berkaitan dengan peserta didik harus melalui proses verifikasi dan tidak boleh membuka identitas anak kepada publik.

Menurutnya, keberhasilan penyelamatan generasi Aceh tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya razia atau tindakan penertiban. Indikator yang lebih penting adalah berkurangnya kasus kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, meningkatnya keberlanjutan pendidikan, berkembangnya prestasi anak, serta terwujudnya lingkungan tumbuh kembang yang aman dan sehat.

Dalam kesempatan tersebut, Khairul juga menyampaikan harapan agar Rancangan Qanun Perlindungan Guru di Aceh segera disahkan dan dilaksanakan secara nyata.

Ia mengatakan, upaya menyelamatkan generasi Aceh harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap guru yang berada di garis depan pendidikan. Guru membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, dan dukungan kebijakan agar dapat menjalankan tugas mendidik tanpa dihantui kekhawatiran ketika menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekolah.

“Bagaimana kita berharap guru mampu membentuk generasi yang berkarakter jika guru sendiri belum mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam menjalankan tugasnya? Karena itu, kami berharap Qanun Perlindungan Guru segera disahkan dan benar-benar dijalankan. Jangan sampai hanya menjadi dokumen atau aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ujarnya.

Khairul menegaskan, perlindungan terhadap guru bukan berarti memberikan kekebalan terhadap pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang adil, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, guru dapat bekerja secara profesional, sementara hak dan kepentingan terbaik peserta didik tetap terlindungi.

Menutup penyampaiannya, IGI Aceh berharap Rancangan Qanun Penyelamatan Generasi Aceh tidak berhenti pada proses legislasi. Pemerintah Aceh perlu menyiapkan rencana aksi yang jelas, pembagian tugas antarlembaga, indikator keberhasilan, target, dukungan anggaran, serta evaluasi berkala yang transparan.

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *