Komparatif.ID, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mencegah terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah.
Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera mengatakan, sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
Banjir susulan menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak. Kerusakan terjadi pada jalan, jembatan, hingga kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari material lumpur pascabencana.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” ujar Tito.
Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
Tito menjelaskan, sedimentasi sungai menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan karena dapat meningkatkan risiko banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Baca juga: Kasatgas PRR Minta Normalisasi Sungai Jadi Prioritas Super
Selain penanganan fisik, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani proses pemulihan.
Tito juga menyampaikan pemerintah daerah dipersilakan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas. Penetapan status tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Presiden, kata Tito, memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan, termasuk proses lelang dini. Dengan demikian, pekerjaan fisik di lapangan diharapkan dapat segera dimulai pada awal tahun.
Di sisi lain, Tito melaporkan sejumlah perkembangan positif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan telah kembali fungsional. Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar pada seluruh 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana juga telah kembali berjalan atau mencapai 100 persen.
Adapun pembersihan material kayu pascabencana telah mencapai 99 persen di Sumatera Barat, 90 persen di Sumatera Utara, dan 70 persen di Aceh.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan. Antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan mengacu pada informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan potensi cuaca ekstrem masih perlu diwaspadai. Hujan lebat berisiko memicu banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah rawan di sebagian Sumatera, Kalimantan Timur, dan Papua.
BMKG juga mencatat adanya perbedaan kondisi musim di sejumlah daerah. Sebagian wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan, sedangkan wilayah Jawa perlu mewaspadai tingginya curah hujan pada November 2026 hingga Februari 2027.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta sebaran asap juga masih menjadi perhatian, khususnya di Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur.
