Komparatif.ID, Sigli– Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar program Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir mengurus berbagai dokumen dan kebutuhan administrasi.
Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie, Selasa (13/10/2026).
Program yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, itu menghadirkan beragam layanan dari sejumlah instansi dalam satu lokasi. Kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan warga yang dokumen pentingnya rusak atau hilang akibat bencana, sehingga mereka tidak perlu mendatangi berbagai kantor secara terpisah.
Sejak kegiatan berlangsung, tenda-tenda pelayanan di halaman DPMPTSP Pidie dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
MPP Peduli juga memberikan akses kepada warga dan pelaku usaha untuk mendapatkan layanan lintas kementerian dan lembaga secara lebih mudah.
Layanan yang tersedia mencakup administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP elektronik dan Kartu Keluarga, serta pelayanan dokumen keimigrasian berupa paspor. Selain itu, masyarakat dapat mengakses layanan kepolisian, antara lain perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Di bidang perpajakan, tersedia layanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk posko JKN yang melibatkan BPJS Kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
MPP Peduli turut menyediakan layanan legalitas usaha, seperti pendaftaran merek dan perizinan usaha maupun nonusaha. Selain itu, tersedia konsultasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM serta gerai literasi bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pidie Alzaizi menegaskan aparatur pemerintah harus mengedepankan empati ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama warga yang sedang berupaya memulihkan kehidupan setelah terdampak bencana.
Ia mengakui pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus hadir sebagai solusi yang responsif, adaptif, dan penuh empati, terutama bagi masyarakat kita yang sedang bangkit dari dampak bencana. Keterbatasan tidak boleh menyurutkan komitmen kita,” ujar Alzaizi.
Ia juga mengingatkan para petugas agar memberikan pelayanan secara profesional dan tidak bersikap kaku dalam menghadapi warga. Menurutnya, masyarakat yang datang membutuhkan bantuan harus dilayani dengan ramah, senyuman, dan sepenuh hati.
Meski MPP Peduli dilaksanakan secara khusus selama satu hari, Pemkab Pidie memastikan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik tetap berlangsung secara rutin. MPP Pidie akan terus melayani kebutuhan administrasi masyarakat dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan transparansi.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif KemenPAN-RB, Drs. Yanuar Ahmad, MPA; perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Imron Dodi Kusuma; perwakilan Kemenkumham Aceh, Farhan Miftahurrahim; serta perwakilan Kementerian Keuangan, Rofiya Wahyu S.
Hadir pula Wakil Kepala Polres Pidie Kompol Firdaus Julfinda, Kasdim 0102/Pidie Mayor Cpl Hendri Anto, Plt. Kepala DPMPTSP Pidie Sri Rahayu, S.E., para kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), serta warga dan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan tersebut.
