Komparatif.ID, Lhokseumawe— Pemerintah Kota Lhokseumawe mengapresiasi Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra yang dinilai membantu pemerintah daerah dalam memperlancar koordinasi serta penanganan pemulihan pascabencana.
Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., mengatakan keberadaan Posko Wilayah Aceh Satgas PRR yang dipimpin Dr. Safrizal ZA memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah terdampak bencana dalam melakukan koordinasi.
Terlebih, Safrizal yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dinilai memahami kondisi daerah serta memiliki komunikasi yang baik.
Menurut Sayuti, keberadaan Posko Wilayah Aceh membuat ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan Satgas PRR menjadi lebih mudah, terutama dalam proses pemulihan pascabencana.
“Apalagi yang ditunjuk sebagai Kepala Posko adalah Pak Safrizal. Tentu ini sangat memudahkan kami sebagai pemerintah kota dalam melakukan koordinasi. Beliau merupakan sosok yang mudah dihubungi, komunikatif, dan selalu bersedia bekerja ekstra. Tentu kami sangat terbantu dalam proses pemulihan pascabencana ini,” ujar Sayuti, Senin (5/10/2026).
Sayuti menyebut, secara umum kehadiran Satgas PRR di Aceh membuat proses koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pascabencana berjalan dengan baik. Kondisi tersebut, kata dia, turut memudahkan Pemko Lhokseumawe dalam menjalankan upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Saat ini, lanjut Sayuti, pembangunan hunian tetap (huntap) komunal di Kota Lhokseumawe sudah mulai dilaksanakan. Selain itu, pemerintah kota juga telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk revitalisasi pasar rakyat yang mengalami kerusakan ringan.
Untuk revitalisasi pasar rakyat tersebut, Kementerian Perdagangan mengucurkan anggaran sebesar Rp7,6 miliar. Turunnya DIPA tersebut menjadi bagian dari proses pemulihan fasilitas yang terdampak bencana di Lhokseumawe.
Baca juga: Bantuan Rumah Rusak Berat Naik Jadi Rp70 Juta, Safrizal: Bentuk Komitmen Pemerintah
Selain pembangunan fisik, Sayuti juga menilai evaluasi terhadap realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan (bankeu) menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
Menurutnya, fungsi tersebut dijalankan Satgas PRR melalui pemantauan terhadap progres serapan anggaran sekaligus mencari solusi apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.
Ia mengatakan evaluasi yang dilakukan bukan sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, evaluasi tersebut dinilai membantu pemerintah daerah mengetahui berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program.
“Mengapa serapan TKD, bankeu, dan lain-lain perlu mendapat perhatian Satgas? Ya, karena itu memang bagian dari tugasnya. Justru bila tidak ada evaluasi, berbagai sumbatan tidak akan diketahui. Kami sama sekali tidak merasa ditekan atau digurui, melainkan merasa sangat terbantu. Kami memberikan apresiasi penuh untuk semua hal yang telah dilakukan oleh Satgas PRR,” pungkasnya.