Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dividen dari perusahaan BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun APBN 2027.
Hal tersebut disampaikan Suahasil saat membahas pelaksanaan APBN 2026 sekaligus persiapan APBN 2027 dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg, Jumat (2/10/2026).
“Saya sedang merampungkan 2026 dan 2027. Jadi, dividen itu tidak ada dalam APBN 2026 maupun 2027,” ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, dividen yang dikelola Danantara akan digunakan untuk kepentingan investasi. Sementara itu, APBN tetap diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, terutama pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Danantara melakukan hal yang baik bagi negara. Mereka mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk proyek serta investasi lebih lanjut,” katanya.
Suahasil berharap Danantara dapat mengelola dana yang berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut secara efisien. Selain mengelola dividen, Danantara juga diharapkan mampu menarik investasi dari sektor swasta untuk mendukung proyek dan investasi yang dijalankan.
Baca juga: RAPBN 2027: Otsus Aceh Direncanakan Rp4,15 Triliun
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kontribusi dividen Danantara masuk ke dalam APBN 2028, Suahasil tidak memberikan kepastian. Ia menyebut kemungkinan tersebut masih bersifat hipotetis.
“Nah, kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda. Itu masih hipotesis,” jawabnya.
Suahasil menjelaskan pemerintah membagi peran antara APBN dan Danantara dalam pengelolaan keuangan serta aset negara. APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik, sedangkan Danantara menjalankan fungsi pengelolaan aset dan investasi negara.
“Danantara merupakan konsolidasi aset negara yang harus bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, batas tersebut menjadi salah satu simbol disiplin fiskal Indonesia.