Komparatif.ID, Meulaboh— Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 dapat diselesaikan sepanjang 2026.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr Azanuddin Kurnia, mengatakan penyelesaian lahan tersebut diperlukan agar petani dapat kembali memanfaatkan sawahnya, terutama untuk menghadapi musim tanam Oktober mendatang.
“Rusak ringan dan rusak sedang dapat diselesaikan tahun ini sehingga petani kita dapat cepat pulih kembali pascabencana,” ujar Azanuddin saat panen raya padi di Desa Padang Mancang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Selasa (22/9/2026).
Ia mengatakan, hingga 18 September 2026, serapan anggaran pemulihan di Aceh telah mencapai 55,1 persen. Program pemulihan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 23.818 hektare sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan atau oplah dan 4.393 hektare sawah rusak sedang melalui rehabilitasi. Total luas lahan pada tahap pertama mencapai 28.211 hektare.
Untuk program oplah tahap pertama, konstruksi telah mencapai sekitar 64 persen atau 12.440 hektare. Sementara olah lahan telah mencapai sekitar 37 persen atau 6.498 hektare.
Adapun rehabilitasi sawah tahap pertama telah menyelesaikan konstruksi 100 persen atau 4.393 hektare. Dari luasan tersebut, olah lahan telah mencapai sekitar 50 persen atau 2.223 hektare.
Baca juga: 6.000 Hektare Sawah Aceh Barat Masuk Masa Panen
Sementara tahap kedua mencakup 3.253 hektare melalui oplah dan 9.388 hektare melalui rehabilitasi. Total luas sawah yang masuk tahap kedua mencapai 12.641 hektare.
Azanuddin mengatakan, saat ini dokumen rancangan teknis atau DRT untuk tahap kedua sedang disusun oleh Kementerian Pertanian dan telah mendekati tahap akhir.
“Diharapkan pada awal dan pertengahan Oktober sudah selesai 100 persen,” ujarnya.
Selain pemulihan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung juga terus dilakukan. Irigasi perpompaan telah mencapai 72,2 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 71 persen, jaringan irigasi tersier 100 persen, dan jalan usaha tani 65 persen.
Secara keseluruhan, rata-rata serapan seluruh kegiatan pendukung tersebut telah mencapai 79,3 persen.
Azanuddin mengatakan percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Koordinasi harus terus diperkuat, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” ujar Azanuddin.