Komparatif.ID, Banda Aceh— Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, minta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat melanjutkan pembangunan Jembatan atau Flyover Pango yang telah mangkrak 15 tahun.
Hal itu disampaikan Illiza saat meninjau langsung lokasi pembangunan bersama Anggota DPR RI Irmawan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rakhman, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, dan Anggota DPRA Munawar AR pada Rabu, (8/10/2025).
Pembangunan flyover yang direncanakan tembus ke Jalan TP Nyak Makam II atau Jalan Prof Ali Hasyimi hingga ke Gampong Lamsayeun, Aceh Besar, di depan Kompleks Pendopo Wali Nanggroe Aceh.
Menurut Illiza, pembangunan jembatan beserta jalan sepanjang 2,8 kilometer tersebut akan memberi dampak ekonomi berantai yang besar bagi Banda Aceh serta wilayah sekitar seperti Aceh Besar dan daerah-daerah lain di Aceh.
Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur itu akan menjadi jalur alternatif strategis yang mampu mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas antarwilayah.
Illiza menyebut Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan yang tersisa sekitar 500 meter. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar segera diselesaikan.
Baca juga: UIN Ar-Raniry Terjunkan 593 Mahasiswa KPM untuk Data Warga Miskin Banda Aceh
“Harapannya kepada Bapak Bupati Aceh Besar untuk membantu dalam hal pembebasan lahan, karena anggarannya nanti disiapkan oleh provinsi. Kalau daerah bisa membebaskan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan penyeberangan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Illiza.
Sementara itu, Anggota DPR RI Irmawan mengatakan, kunjungan ke lokasi Flyover Pango merupakan salah satu langkah untuk memperjuangkan kelanjutan proyek tersebut ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menyebut pihaknya akan terus mendorong agar pembangunan bisa kembali berjalan dalam waktu dekat.
“Segera kita perjuangkan kelanjutannya. Kalau tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan akan kita lanjutkan pembangunan Jembatan Pango,” kata Irmawan.
Anggota Komisi IV DPR Aceh, Munawar Ngohwan, menambahkan bahwa persoalan pembebasan lahan juga telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menjelaskan, lahan yang belum dibebaskan hanya tersisa sekitar 577 meter lagi, tepatnya melintasi Desa Ajee Pagar Air dan Meunasah Manyet.
Untuk pembebasan lahan tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp40 miliar. Ia berharap Pemerintah Aceh dan Banggar DPRA dapat mengalokasikan anggaran itu, meskipun APBA Perubahan 2025 belum dapat mengakomodir kebutuhan tersebut karena keterbatasan dana.
Munawar menambahkan, total kebutuhan biaya untuk membangun Jembatan Pango dan jalan tembus ke Aceh Besar diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
Ia mengusulkan dua skema pembiayaan, yaitu pembebasan lahan oleh Pemerintah Aceh dengan pembangunan fisik melalui APBN, atau melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Jadi, proyek ini bisa dilanjutkan dengan dua skema tersebut, karena anggaran yang dibutuhkan juga tidak sedikit,” ujarnya.
Selain meninjau Flyover Pango, rombongan juga melihat lokasi rencana pelebaran Jalan Krueng Cut–Kajhu dan titik penguatan tebing bantaran Krueng Aceh di Gampong Santan, yang terletak di seberang jalan depan Rumah Makan Aceh Tulen.
