Komparatif.ID, Banda Aceh— Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif (Teungku Jamaika), mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mencopot Kepala SKPA yang tidak bekerja secara profesional dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat.
Pria yang santer dikabarkan bakal mengisi kursi Wamen BUMN itu menilai kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tidak berkomitmen sehingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 berjalan lambat.
Teungku Jamaika mengatakan pola kerja yang dijalankan sejumlah dinas masih terjebak pada rutinitas yang tidak progresif dan minim inovasi.
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mengevaluasi dan mengganti kepala SKPA yang tidak menunjukkan semangat kerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka merusak visi besar Gubernur Aceh Mualem-Dek Fadh,” ujar Teungku Jamaika di Banda Aceh, Jumat (1/8/2025).
Baca juga: Gubernur Aceh: Sebelum 30 Juni, 35,5 Persen APBA Sudah Terealisasi
Lebih lanjut, Teungku Jamaika memperingatkan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang dapat berujung pada kegagalan pembangunan.
Menurutnya, sebagian besar kepala SKPA terlalu bergantung pada dana APBA tanpa adanya upaya kreatif untuk mencari sumber-sumber pembiayaan lain, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta, BUMN, ataupun program-program nasional.
Ia menilai sebagian Kepala SKPA tidak memiliki kepekaan sosial dalam menjalankan tugas. Padahal, ia menyebut pembangunan di Aceh seharusnya sejalan dengan semangat kepemimpinan Gubernur Aceh dan juga visi Presiden Republik Indonesia yang mengutamakan kerja nyata untuk rakyat.
Ia juga mengungkapkan jika pola kerja birokrasi tidak profesional ini dibiarkan terus berlangsung, maka citra pemerintahan Mualem-Dek Fadh bisa rusak di mata publik. Eks jubir GAM Pasee itu mengingatkan Mualem tidak terjebak skema birokrasi yang tidak sehat dan tidak berpihak pada rakyat.
“Saya tidak mau Mualem dijebak dalam skema kerja birokrat yang tidak sehat,” tegasnya.
Sebagai perbaikan, ia mendorong Mualem melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan mencopot Kepala SKPA berkinerja biasa-biasa saja.
Teungku Jamaica menegaskan Kepala SKPA yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan tidak mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah harus digantikan dengan individu yang memiliki integritas, kreativitas, serta komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.
