Komparatif.ID, Jakarta— Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (6/5/2024) mendapat apresiasi positif dari Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah.
Bustami yang hadir bersama sejumlah Pj Bupati/Wali Kota se-Aceh menyambut baik sejumlah pesan yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, terkait pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan.
Usai acara, Bustami mengatakan komitmen Pemerintah Aceh melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan Presiden, dengan menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak ada anggaran yang meleset dari rencana.
“Pemerintah Aceh akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus sinkron dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di daerah kita yaitu Aceh,” ujarnya.
Bustami menegaskan Pemerintah Aceh sepakat tidak akan ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana, kecuali untuk kepentingan rakyat. Dia juga menegaskan akan melakukan pemantauan yang menyeluruh dalam merealisasikan anggaran untuk memastikan agar tidak ada kebocoran.
Baca juga: Bustami Pesan PPIH Berikan Layanan Prioritas Untuk Jamaah Lansia
Musrenbangnas ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri terkait, serta gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia. Dalam arahannya, Jokowi menekankan pentingnya berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.
“Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini,” tegas Jokowi.
Ia juga menyoroti skala prioritas dalam pengelolaan anggaran, meminta agar semua pihak memprioritaskan apa yang telah direncanakan. Dia mengingatkan akan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan.
Presiden juga menyebut tantangan ekonomi global, seperti kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman. Dia mengingatkan pentingnya mengelola setiap rupiah dengan hati-hati untuk menghindari beban fiskal yang berlebihan.
“Kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama, misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengonversi sawah menjadi property, nggak sinkron namanya,” pungkasnya.
