Komparatif.ID,Banda Aceh—Warga Aceh berbondong-bondong mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (30/12/2024). Mereka tertipu hoaks yang mengatakan bila Pemerintah Aceh menggelontorkan bantuan untuk masyarakat.
Kehadiran warga ke loket Biro Umum Setda Aceh mengagetkan para pegawai yang sedang berada di sana. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba loket Biro Umum didatangi banyak warga Aceh yang membawa proposal bantuan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh adalah tidak benar.
Baca: Orang Aceh Kaya-kaya, Sopir Taksi Online di Medan Bahagia
“Kami mohon maaf kepada warga Aceh yang telah datang ke kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” ujar Akkar Arafat dalam keterangannya di Banda Aceh.
Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
“Jika pun ada bantuan yang diberikan untuk warga Aceh, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025,” jelasnya. Sementara untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera dilakukan diverifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026.
Akkar Arafat juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.
“Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ujar Akkar.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.
