Wali Nanggroe Sesalkan Pembangunan Aceh Belum Merata

Wali Nanggroe Malik Mahmud sesalkan pembangunan Aceh belum merata meski sudah 18 tahun Aceh damai. Foto: Komparatif.ID/Rizki Aulia Ramadan.
Wali Nanggroe Malik Mahmud sesalkan pembangunan Aceh belum merata meski sudah 18 tahun Aceh damai. Foto: Komparatif.ID/Rizki Aulia Ramadan.

Komparatif.ID, Banda Aceh— Dalam acara peringatan 18 tahun damai Aceh, Wali Nanggroe Aceh PYM Malik Mahmud Al-Haythar mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembangunan Aceh belum merata.

Dalam sambutannya pada acara yang dipusatkan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, pada Selasa (15/8/2023), ia menyampaikan keinginan untuk melihat Aceh yang lebih sejahtera dan bermartabat di masa depan.

“Walaupun sudah 18 tahun damai, pembangunan di Aceh belum merata dan belum mencapai harapan kita,” ujar Wali Nanggroe saat memberikan sambutan di hadapan ratusan tamu undangan.

Dalam pidatonya, Wali Nanggroe menekankan pentingnya cita-cita bersama dalam pembangunan Aceh. Ia berharap agar para elite Aceh bersatu dalam upaya memajukan Aceh ini ke tingkat lebih tinggi.

“Ini adalah cita-cita kita semua. Saya yakin, jika kita bersatu dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat, Aceh dapat terus dibangun. Saya percaya jika kita konsentrasi, Aceh akan menjadi lebih baik di masa mendatang,” tambahnya.

Baca juga: 520 Kombatan, Eks Tapol, & Korban Konflik Dapat Sertifikat Tanah

Upaya membangun Aceh yang lebih baik memang memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, terutama para elite dan pemangku kepentingan di daerah ini. Wali Nanggroe mengajak mereka untuk berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan merata, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Sebagai kepala tim perunding GAM di Helsinki, Malik Mahmud mengenang perjalanan panjang konflik di Aceh yang akhirnya berakhir damai pada 15 Agustus 2005. Ia menyoroti pentingnya memelihara komitmen untuk mewujudkan semua poin kesepakatan yang telah disepakati bersama Pemerintah Indonesia.

Perdamaian Aceh pada tahun 2005 menandai akhir dari konflik berkepanjangan yang telah merenggut banyak nyawa dan merusak ekonomi lokal. Proses damai tersebut ditandai dengan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup berbagai poin penting, termasuk otonomi khusus bagi Aceh.

Namun, di tengah progres yang telah dicapai, masih terdapat beberapa poin MoU yang perlu diaktualisasikan. Wali Nanggroe dengan tegas mengajak semua pihak terkait untuk tidak mengabaikan komitmen tersebut demi keberlanjutan perdamaian dan kemajuan Aceh.

“Kami bersyukur bahwa semua ini telah kita selesaikan, dan saya bisa kembali ke Aceh. Saya secara pribadi meminta agar komitmen pusat untuk merealisasikan semua poin MoU yang telah disepakati. Mari kita pertahankan apa yang telah kita capai dan perjuangkan apa yang harus kita tuntut,” ujar Wali Nanggroe, menegaskan tekadnya untuk terus menjaga kesejahteraan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Artikel Sebelumnya3 Pelacur Bertarif Jutaan Ditangkap Polresta Banda Aceh
Artikel Selanjutnya95,9 Triliun Dana Otsus Aceh Sudah Cair, Nezar Ajak Cari Alternatif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here