Komparatif.ID, Jakarta— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menolak rencana Pemerintah Pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh dan sejumlah provinsi lainnya.
Hal itu disampaikan Mualem usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem seusai pertemuan tersebut.
Mualem menilai kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan dapat mengganggu pelaksanaan program prioritas yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.
Ia mengingatkan sebagian besar program pembangunan di Aceh bergantung pada dana transfer dari pusat, termasuk belanja sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa provinsi lain bahkan disebutkan menghadapi pengurangan hingga 30–35 persen.
Menurut Mualem, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemerataan pembangunan yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca juga: Purbaya Revisi RAPBN 2026, Dana Transfer ke Daerah Naik Rp43 Triliun
Ia menilai, jika pemotongan dilakukan, maka beban keuangan yang ditanggung pemerintah daerah akan meningkat, sementara ruang fiskal untuk mendorong pembangunan akan semakin sempit.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” kata Mualem.
Mualem juga menyebut Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan efektivitas anggaran melalui pengawasan dan perencanaan yang terukur. Namun, menurutnya, efisiensi bukan berarti pengurangan dukungan dari pusat.
“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga meminta agar pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh kepala daerah agar kebijakan keuangan nasional tidak bersifat sepihak. Ia menilai sinergi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.
