
Komparatif.ID, Jakarta— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli bersama Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Rabu (15/1/2024).
Pada pertemuan tersebut Zulfadhli menyerahkan hasil paripurna DPR Aceh penetapan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dalam Pilkada 2024.
Selain itu, ia juga menyampaikan hasil kesepakatan DPR Aceh terkait jadwal pelantikan Gubernur Aceh terpilih pada 7 Februari 2025 kepada Wamendagri.
“Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan proses pelantikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah disepakati yakni pada 7 Februari 2025,” kata Zulfadli usai pertemuan.
Baca juga: Ketua DPRA: Pelantikan Gubernur Sesuai Jadwal pada 7 Februari
Ia mengatakan jadwal pelantikan pada 7 Februari 2025 didasarkan pada Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Zulfadhli menerangkan pasal tersebut secara spesifik mengatur pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah dalam rapat paripurna istimewa DPRA.
“Kejelasan tanggal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pelantikan dan menjamin kelancaran transisi kepemimpinan di Aceh,” lanjutnya.
Menurut Zulfadli, kejelasan jadwal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi transisi kepemimpinan di Aceh, sekaligus menjamin kelancaran proses tersebut.
Ia menekankan pentingnya acuan hukum yang jelas agar pelantikan dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur. Ia berharap proses ini tidak hanya memastikan stabilitas politik, tetapi juga mempercepat pembangunan di Aceh.
“Jadi kami mengacu pada aturan yang sudah ada, sehingga kami mengharapkan agar pelantikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni 7 Februari 2025,” ungkap politisi Partai Aceh itu.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelantikan berjalan lancar, sehingga stabilitas politik dan proses pembangunan di Aceh dapat terwujud secara optimal.
“Kami juga berharap agar Presiden dapat mendukung pelaksanaan pelantikan tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.