
Komparatif.ID, Jakarta— Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, (15/10/2025).
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan dalam pertemuan tersebut, Malik Mahmud dan Tito membahas penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Malik Mahmud menekankan pentingnya penguatan kelembagaan agar Lembaga Wali Nanggroe dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan. Ia menilai, sistem kelembagaan dan aspek keuangan perlu diperkuat agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh.
“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” ujar Malik Mahmud usai pertemuan.
Baca juga: Mendagri Larang Kepala Daerah & DPRD Hamburkan Anggaran untuk Acara Seremonial
Selain membahas aspek kelembagaan, Malik Mahmud juga menyoroti perlunya penguatan peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Menurutnya, Mahkamah Syariah merupakan bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menyambut baik komitmen Lembaga Wali Nanggroe dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan. Ia menegaskan pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan.
“Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” kata Tito.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.
Sementara itu, mendampingi Malik Mahmud Ketua Mahkamah Syariah Aceh Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.