Komparatif.ID, Banda Aceh— Guru Besar Filsafat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Syamsul Rijal MAg, menegaskan Pancasila bukan hanya simbol negara semata, melainkan merupakan jalan untuk memartabatkan bangsa Indonesia.
Hal itu disampaikan Syamsul saat menjadi narasumber dalam siaran khusus RRI Banda Aceh dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada Minggu, (1/6/2025)
Menurut Syamsul, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki kedalaman makna yang sejalan dengan khazanah pemikiran filsafat Islam. Ia mencontohkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menurutnya bukan sekadar pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi mencerminkan filosofi tauhid dan nilai-nilai fitrah kemanusiaan.
Konsep ini, lanjutnya, mencakup kesadaran moral manusia terhadap tanggung jawab sosial yang melekat dalam setiap aspek kehidupan. “Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, mengandung filosofi prinsip tauhid dan nilai fitrah kemanusiaan. Ini bukan sekadar pengakuan adanya Tuhan, tetapi juga pengakuan atas tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Syamsul menjelaskan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia serta prinsip keadilan yang menjadi fondasi dalam ajaran Islam.
Baca juga: Sekda Aceh: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa
Ia melihat adanya resonansi yang kuat antara sila-sila Pancasila dengan nilai-nilai Islam universal. Sebagai contoh, Persatuan Indonesia memiliki kesamaan dengan prinsip ukhuwah atau persaudaraan sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah yang pernah diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan masyarakat multietnis di kota Madinah.
Sementara itu, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan selaras dengan tradisi musyawarah dan filosofi maslahah ammah (kemaslahatan umum) dalam Islam.
Sila terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menurut Syamsul, mengandung makna yang sangat penting dalam konteks distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok masyarakat yang lemah dan rentan atau dikenal dalam istilah Islam sebagai mustadh’afin.
Ia menilai keadilan sosial adalah ruh dari Pancasila yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan dan tindakan pemerintah.
Dalam konteks kekhususan Aceh yang memiliki landasan penerapan syariat Islam, Ketua Program Studi S3 Studi Islam UIN Ar-Raniry itu menilai tantangan utama bukan lagi terletak pada aspek kewenangan yang sudah diberikan oleh negara.
Tantangan sesungguhnya, menurutnya, adalah bagaimana masyarakat Aceh, terutama pemerintah daerah, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai syariat secara substansial, bukan hanya secara simbolik atau formalitas belaka.
“Kalau bicara Pancasila sebagai jembatan harmoni, kita berbicara soal kesabaran, ketekunan, dan kesungguhan semua pihak dalam memaknai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Ini harus terus dipupuk di Aceh,” ujarnya.
Menurut Syamsul, kunci untuk membangun kesadaran ideologis dan menciptakan masyarakat yang beradab terletak pada sektor pendidikan.
Ia menekankan pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga harus menjadi perhatian utama keluarga dan lingkungan sosial.
Pendidikan yang menyeluruh dan inklusif akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
“Kalau bangsa ini ingin benar-benar memartabatkan kemanusiaan, maka mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi prioritas utama, sesuai amanat konstitusi,” pungkas Syamsul.
