Komparatif.ID, Damaskus— Pemerintah Suriah mengumumkan rencana peluncuran mata uang nasional baru yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini untuk menggantikan mata uang yang saat ini beredar dan diterbitkan pada era pemerintahan rezim Bashar Al-Assad, sekaligus bagian dari upaya restrukturisasi kebijakan moneter dan pembangunan fase ekonomi baru.
Gubernur Bank Sentral Suriah, Abdul Qadir al-Hassaria, menyampaikan bank sentral akan mulai mengganti uang kertas lama dengan uang kertas baru secara bertahap mulai awal tahun depan.
“Saya mengucapkan selamat atas dikeluarkannya Keputusan Nomor 293 Tahun 2025, terkait kelahiran mata uang Suriah yang baru, di titik penting nasional yang mencerminkan dimulainya fase ekonomi dan moneter yang baru,” dikutip dari Al Jazeera, Senin (29/12/2025).
Al-Hassaria menyebut kebijakan tersebut sebagai momentum nasional penting yang menandai dimulainya fase ekonomi dan moneter baru di Suriah, menyusul diterbitkannya Keputusan Nomor 293 Tahun 2025 terkait kelahiran mata uang Suriah yang baru.
Al-Hassaria mengatakan mekanisme penukaran, termasuk jadwal, lokasi, dan tahapan pelaksanaannya, akan dijelaskan secara rinci melalui konferensi pers yang direncanakan menjelang implementasi kebijakan tersebut.
Keputusan ini diambil setelah adanya dekrit presiden yang memberikan kewenangan penuh kepada bank sentral untuk mengatur pelaksanaan program penukaran mata uang.
Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Bakal Hapus Tiga Nol di Rupiah
Salah satu perubahan utama dalam reformasi ini adalah penghapusan dua angka nol dari nilai nominal mata uang (denominasi). Langkah tersebut dirancang untuk menyederhanakan transaksi di tengah kondisi depresiasi nilai tukar yang tajam akibat perang dan isolasi ekonomi.
Otoritas moneter menilai kebijakan ini juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap daya beli uang lokal.
Program reformasi moneter ini akan dilaksanakan secara tertib dan transparan, dengan penyediaan berbagai pusat penukaran uang di sejumlah wilayah.
Meski demikian, sejumlah analis perbankan menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan tekanan inflasi jangka pendek apabila tidak dikelola dengan hati-hati, mengingat kondisi ekonomi Suriah yang masih rapuh.
Melansir laporan SANA, peluncuran mata uang baru ini dinilai sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi pasca konflik panjang dan sanksi internasional yang telah memukul perekonomian Suriah selama lebih dari satu dekade.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki sistem moneter dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap pound Suriah yang nilainya terus terdepresiasi dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda pemerintah transisi Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa untuk membangun kembali institusi negara dan mendorong pemulihan ekonomi setelah runtuhnya rezim Al-Assad pada akhir 2024 lalu.
Pemerintah juga berharap mata uang baru dapat mengurangi ketergantungan pasar domestik pada mata uang asing serta memperkuat sistem perbankan nasional.
