Komparatif.ID, Sumedang— Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Sumedang menjalin kerjasama implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berbasis data, Selasa (14/03/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah memimpin langsung kegiatan Studi Tiru dan Kerjasama, dan disambut oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Kegiatan tersebut berlangsung sukses dan menghasilkan Kesepakatan Bersama (MoU) antara kedua pihak.
Dalam sambutannya, Azwardi Abdullah mengatakan bahwa pihaknya memilih Kabupaten Sumedang karena indeks SPBE di daerah tersebut mendapatkan nilai tertinggi se-Indonesia.
“Kabupaten Sumedang mencatat indeks SPBE tertinggi, kita ingin hal serupa bisa diduplikasi di Aceh Utara,” ujar Azwardi.
Lebih lanjut Azwardi berharap melalui kerjasama ini Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan indeks SPBE, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kedatangan kita kesini untuk memperkuat reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang lebih baik, serta menyediakan pelayanan prima bagi masyarakat,” lanjutnya.
Baca juga: Azwardi Dorong Dekranasda Bangun Identitas Brand Aceh Utara
SPBE Tingkatkan Tata Kelola
Melalui implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat yang prima. Dengan adanya data yang tepat, dapat menghasilkan keputusan yang tepat (Good Data, Good Decision).
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nyak Tiari, Kabag Organisasi Fuad Cahyadi, Kabag Hukum Fadhil, serta sejumlah tenaga teknis di lingkungan Pemkab Aceh Utara.
