Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di kuartal kedua tahun 2023, meskipun menghadapi dinamika perekonomian dan pasar keuangan global, Rabu (2/8/2023).
Menurut Sri Mulyani, stabilitas ini muara dari kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi KSSK yang terus diperkuat. Meski terdapat ketidakpastian ekonomi di tingkat global, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik berkat dukungan permintaan domestik.
“Perekonomian triwulan II 2023 diperkirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur,” jelasnya.
Salah satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif adalah PMI Manufaktur yang meningkat menjadi 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dari angka 52,5 pada bulan Juni 2023.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga mengalami kenaikan karena adanya peningkatan mobilitas, perbaikan ekspektasi pendapatan, inflasi yang terkendali, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam paparannya, Menkeu juga mengungkapkan bahwa inflasi telah kembali sesuai dengan sasaran lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, nilai tukar rupiah yang terkendali juga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Baca juga: Perkuat Likuiditas Valas, Kemenkeu Terbitkan Aturan Turunan PP 36/2023
Terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2023, Menkeu mengungkapkan bahwa meskipun terdapat normalisasi harga komoditas, kondisi fiskal masih solid. Pendapatan negara tetap tumbuh positif, dan kinerja belanja negara yang ekspansif turut menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro.
“Hingga akhir Juni 2023, kondisi kesehatan fiskal tetap terjaga dengan baik, terlihat dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71% PDB,” ungkap Sri Mulyani.
Dalam rangka menghadapi perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang masih penuh ketidakpastian, APBN 2023 akan terus berperan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional. Pemerintah memproyeksikan APBN sebagai shock absorber sebagai proteksi perlindungan masyarakat.
KSSK yang terdiri dari empat lembaga, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk potensi dampaknya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
