Komparatif.ID, Banda Aceh– Komitmen Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencabut barcode BBM di Aceh, disambut gembira para sopir di Aceh. Kepada Komparatif.ID, Rabu (12/2/2025) para sopir mengatakan selama ini mereka dianaktirikan dengan penggunaan barcode.
Para sopir yang dimintai tanggapannya mengatakan, selama ini pengguna biosolar sangat tertindas dengan pemberlakuan barcode. Di pantai barat selatan Aceh, pengguna barcode dijatah bbm.
Seorang sopir dump truck mengatakan, pihaknya yang menggunakan truk besar olat hitam, justru tidak diberikan jatah biosolar di SPBU.
“Kami tidak bisa isi bbm subsidi. Karena dump kami dianggap kendaraan industri. Padahal semua orang tahu kami bekerja di proyek kontraktor dibayar per trip. Kami dikontrak personal. Karena wajib menggunakan bbm industri, kami sekarang tidak dapat uang lagi,” kata seorang sopir dump truck.
Sang sopir mengatakan mungkin bagi pengguna pertalite tidak menjadi masalah. Karena umumnya kendaraan pribadi. Tapi bagi pihaknya yang menggunakan truk besar dan bekerja secara outsourcing di proyek, kewajiban menggunakan barcode sangat menyiksa.
Baca juga: Pertamina: Penggunaan Barcode BBM Tetap Berlaku di Aceh
“Kami jelas tidak bisa gunakan. Karena dianggap kendaraan industri,” kata sopir itu.
Di sisi lain, antrian bbm tetap panjang mengular di sejumlah tempat di Aceh. Para pengguna barcode bbm menjadi anak tiri di SPBU. Apalagi saat pengisiannya dibatasi hanya Rp200 ribu per SPBU.
“Ini khusus biosolar ya. Bayangkan kami harus masuk setiap SPBU dan terpaksa antri dalam durasi lama. Kami rugi waktu, lelah fisik, dan lelah mental,” kata sopir minibus antar kota dalam Provinsi Aceh.
Sopir yang menolak menyebutkan nama tersebut, menggugat efektivitas penggunaan barcode. Selama ini biosolar tetap sulit.
“Apa guna barcode bila BBM subsidi seperti biosolar tetap sulit didapat. Harus antri berjam-jam, pengisian dibatasi. Berarti biosolar tetap diambil oleh pelaku industri secara diam-diam,” katanya.
Para sopir mendukung ide Mualem mencabut pemberlakuannya barcode di Aceh, karena memang tidak efektif membendung penyalahgunaan.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) berjanji akan menghapus aturan penggunaan barcode saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di seluruh Aceh.
Hal itu disampaikan Mualem usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada sidang paripurna istimewa DPRA, Rabu (12/2/2025).
“Semua SPBU yang ada di Aceh akan tidak ada istilahnya lagi ada barcode,” ujar Mualem yang disambut tepuk tangan riuh anggota DPRA.
