Komparatif.ID, Banda Aceh— Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Aceh, Dr. Rahmad Syah Putra, menilai informasi yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa listrik Aceh kembali pulih 100 persen pada Minggu (7/12/2025) tidak sesuai kondisi di lapangan.
Saat mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan jembatan rusak di Teupin Mane, Kecamatan Juli, Bireuen, Minggu (7/12/2025), Bahlil menyebut pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 97 persen dan akan menyala sepenuhnya pada malam hari.
Ketika Prabowo bertanya, “Lampu menyala sudah?” Bahlil menjawab dengan nada yakin, “Siap, malam ini nyala semua, Pak.”
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Pemerintah Aceh. Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyebut berdasarkan hasil pemantauan internal, suplai listrik saat ini baru mencapai 60 hingga 70 persen.
Sementara khusus untuk Banda Aceh, hanya sekitar 35 hingga 40 persen wilayah yang kembali teraliri listrik.
“Berdasarkan data dan pemantauan terakhir, suplai listrik baru berada di kisaran 60—70 persen. Banda Aceh masih 35—40 persen. Pemulihan penuh baru berpotensi tercapai jika suplai tegangan tinggi dari Arun selesai dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata MTA dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Menanggapi situasi tersebut, Rahmad Syah Putra meminta Bahlil segera mengoreksi informasi yang telah disampaikan kepada Presiden maupun publik. Ia menyebut pernyataan Bahlil bukan hanya keliru, tetapi mencederai kepercayaan masyarakat Aceh yang masih berada dalam kondisi pemulihan pascabencana banjir bandang.
Baca juga: Listrik di Aceh Menyala 100%, Prabowo Terima Laporan Asbun dari Bahlil
“Presiden Prabowo sudah bekerja dan turun langsung ke Aceh. Tapi beliau justru mendapat laporan yang tidak benar dari menterinya sendiri. Ini bukan sekadar salah informasi, tapi menipu Presiden,” ujar Rahmad, Senin (8/12).
Rahmad menambahkan masyarakat Aceh saat ini membutuhkan informasi akurat dan transparan, bukan sekadar pernyataan asal bunyi bernada optimis yang tidak berbasis data.
Menurutnya, kondisi bencana tidak boleh dibebani dengan komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab.
“Masyarakat Aceh baru saja mengalami bencana besar. Mereka butuh kepastian dan data valid, bukan pernyataan ‘asal bapak senang’. Sangat disayangkan seorang Menteri menyampaikan informasi tidak akurat, apalagi di depan Presiden,” katanya.
Ia juga menilai sikap tersebut berpotensi merusak citra pemerintahan Prabowo serta melemahkan moral petugas PLN yang bekerja siang dan malam untuk pemulihan jaringan.
“Kalau kebohongan ini diteruskan, dampaknya bukan hanya hilangnya kepercayaan publik, tetapi juga mencoreng kerja keras para petugas PLN di lapangan,” ujarnya.
Rahmad meminta agar Bahlil menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan membuka data resmi terkait target pasti pemulihan penuh listrik Aceh.
“Ini bukan soal ego jabatan, ini soal tanggung jawab kepada masyarakat yang sedang berduka dan berjuang. Menteri harus bicara dengan data, bukan dengan asumsi,” tutupnya.
