Komparatif.ID, Banda Aceh— Akademisi sekaligus Sekretaris Jenderal Solidaritas Intelektual Generasi Aneuk Perjuangan (SIGAP) Aceh, Dr. Hifjir, menyebut wacana pergantian Sekda Aceh prematur dan sarat tendensi karena tidak didukung oleh pemahaman lapangan yang memadai.
Menurut Hifjir, desakan yang muncul ke publik merupakan dampak dari keterbatasan akses informasi. Kondisi itu, kata dia, dapat terjadi karena lembaga tersebut dinilai jarang terlibat langsung dalam aktivitas kemanusiaan, khususnya pada penanganan bencana banjir yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Ketidakterlibatan itu berimplikasi pada sudut pandang yang tidak utuh dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Ia menyampaikan kritik yang tidak didasarkan pada data lapangan berpotensi menyesatkan opini publik. Hifjir menilai wajar apabila kritik tersebut dibaca publik sebagai langkah yang terlalu dini dan bernuansa tendensius.
“Wajar saja jika kritikan dari GeRAK Aceh dibaca publik sedikit prematur dan tendensius. Mungkin karena mereka tidak pernah aktif terlibat dalam aksi kemanusiaan menangani bencana yang melanda Aceh selama ini, sehingga informasi yang mereka peroleh sangat terbatas,” ujar Hifjir, Jumat (19/12/2025)
Baca juga: Mualem Lantik M. Nasir sebagai Sekda Aceh
Hifjir menyarankan agar LSM lebih proaktif dalam aksi kemanusiaan dan pengawasan berbasis data, bukan sekadar melontarkan kritik tanpa dasar yang kuat. Ia mengingatkan bahwa saat ini kepemimpinan birokrasi Aceh telah berjalan secara definitif di bawah komando Sekda M. Nasir, bukan lagi dalam masa transisi, sehingga penilaian kinerja semestinya mempertimbangkan konteks tersebut.
Sebagai akademisi, Hifjir menilai kinerja dan loyalitas Sekda Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf sudah berada pada jalur yang tepat. Ia meminta semua pihak memberikan waktu dan kesempatan yang cukup bagi pemerintah untuk bekerja, sehingga hasil kinerja dapat dinilai secara objektif dalam beberapa tahun ke depan tanpa tergesa-gesa menghakimi.
Ia juga menyayangkan adanya dugaan pengaruh kepentingan kelompok tertentu di balik pernyataan tersebut. Menurutnya, GeRAK seharusnya kembali pada peran utama, yakni mengawal potensi korupsi dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan tepat sasaran kepada korban bencana.
Hifjir menilai sikap yang menimbulkan kegaduhan di tengah musibah berpotensi mengganggu konsentrasi penanganan darurat yang saat ini dipimpin langsung oleh Sekda Aceh di Posko Tanggap Bencana.
“Sebaiknya mereka mengurus potensi korupsi atau memastikan bantuan kemanusiaan tepat sasaran kepada korban bencana di lapangan. Sikap tendensius yang membuat kegaduhan di tengah musibah seperti ini harus dihentikan agar tidak memecah konsentrasi penanganan darurat yang dipimpin langsung oleh Sekda di Posko Tanggap Bencana,” tutupnya.
