Komparatif.ID, Banda Aceh— Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakkir Manaf (Mualem) menyebut prioritas politik utama pengurus partai periode 2023-2028 menggolkan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan perpanjangan hak otonomi khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang.
Hal tersebut ia sampaikan pada malam pelantikan pengurus DPP Partai Aceh periode 2023-2028 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (5/8/2023) malam.
“Prioritas utama politik Partai Aceh periode 2023-28 mengawal revisi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Saya harap seluruh kader Partai Aceh dan teman-teman partai lain untuk menyatukan sikap mengawal revisi UUPA, untuk memperbaiki regulasi yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki,” ucap Mualem
Pada kesempatan yang sama, Mualem mengatakan komposisi pengurus DPP PA yang baru sangat beragam dan memiliki warna tersendiri, namun tetap membawa karakter khas partai yang lahir dari rahim perjuangan rakyat.
“Komposisi pengurus Partai Aceh periode 2023-2028 ini telah sangat mewakili semua kalangan, yang masing-masing membawa warna sendiri, namun tetap memiliki karakter khas partai aceh sebagai partai yang lahir dari rahim rakyat aceh, sekaligus pelopor partai lokal di Aceh,” lanjutnya.
Baca juga: Muzakir Manaf Kembali Nakhodai Partai Aceh
Sementara itu, terkait strategi pemenangan pemilu 2024 mendatang, Sekretaris Panitia dan juga Ketua Fraksi PA DPRA Tarmizi SP menjelaskan partai telah menetapkan tiga cara utama.
Seluruh mantan bupati/walikota dari PA wajib mencalonkan diri sebagai caleg DPRA, begitu pula untuk calon bupati/walikota yang akan bertarung juga wajib mendaftar sebagai caleg DPRA terlebih dahulu.
Anggota DPRA petahana juga diwajibkan maju kembali, serta mendapatkan dukungan prioritas dari partai. Strategi ini dipakai PA untuk meraup target 51 kursi pada pemilu legislatif 2024 mendatang.
“Seluruh mantan bupati dan walikota yang masih setia diwajibkan mencalonkan diri sebagai anggota DPRA, lalu siapa saja kader yang mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota juga wajib mencalonkan diri sebagai anggota DPRA, dan seluruh incumbent, kecuali yang tidak bersedia juga wajib mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRA, karena sejelek-jeleknya incumbent, pasti elektabilitasnya lebih tinggi,” ujar Tarmizi.
Kader Harus Pejuangkan Prioritas Politik
Ketua Majelis Tuha Peut PA, Wali Nanggroe Malik Mahmud Alhaythar menekan seluruh kader PA untuk menjaga iklim kondusif pada pemilu mendatang, dan memperjuangkan prioritas politik yang telah ditetapkan partai. Ia berharap kader-kader terbaik hadir ke tengah masyarakat untuk turut terlibat mensejahterakan rakyat.
“Dalam kesempatan ini saya tekankan saudara-saudara sebagai petugas partai dan juga pelayan rakyat aceh, agar lebih berperan aktif dalam menciptakan iklim kondusif, dalam mensejahterakan rakyat Aceh,” ujar Malik Mahmud.
Untuk mencapai target partai, Malik Mahmud menegaskan seluruh kader untuk bersinergi tanpa pandang bulu dengan sesama caleg di tingkat pemilihan maupun lintas tingkatan.
