Komparatif.ID, Medan— Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menuai sorotan setelah aksinya merazia truk besar berpelat BL (Aceh) di jalanan terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok @FaktaMedan yang dibagikan pada Minggu (28/9/2025), terlihat sejumlah kendaraan berpelat BL diberhentikan aparat di Sumut dan mendapat peringatan keras.
Gubsu Bobby kemudian turun langsung ke lokasi dan memberikan penegasan kepada sopir truk terkait penggunaan pelat nomor kendaraan.
“Kendaraan yang beroperasi dan cari makan di Sumut harus taat pajak di Sumut. Ganti plat sekarang juga,” ujar Bobby dalam video tersebut.
Ucapan itu direkam jelas oleh masyarakat yang berada di lokasi, sekaligus menjadi bagian dari perbincangan publik sejak video viral tersebut tersebar.
Dalam rekaman itu, tampak seorang pria berkemeja coklat muda terlebih dahulu menarik bahu sopir truk dan menuntunnya ke depan kendaraan. Ia lalu menunjuk bagian bawah truk sambil menjelaskan bahwa kendaraan yang beroperasi di Sumut seharusnya menggunakan pelat BK agar pajaknya masuk ke daerah tersebut.
Beberapa saat kemudian, menantu Jokowi itu lalu mendekat dan menambahkan penjelasan serupa. “Ya dikasih tahu, kalau gak kalian gak tahu,” ucapnya kepada awak truk yang tampak kebingungan.
Baca juga: Tolak Bertemu Bobby, Mualem: 4 Pulau Itu Punya Kita
Aksi Gubsu tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Politisi PKS itu menilai aksi Gubernur Sumut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan serta keharmonisan antarwilayah di Indonesia.
“Cabut kebijakan itu segera, sebab mengingkari keharmonisan antardaerah,” ujar Nasir Djamil di Jakarta.
Menurutnya, STNK adalah produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Karena bersifat nasional, maka tidak ada dasar hukum untuk melarang penggunaan pelat kendaraan dari provinsi lain di sebuah daerah.
“Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera merah putih sebagai bendera Indonesia?” lanjut politisi asal Aceh itu.
Nasir menambahkan pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN maupun APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga penggunaannya tidak boleh dibatasi berdasarkan asal pelat nomor.
Ia menilai kebijakan Bobby justru kontraproduktif dan berpotensi membenturkan masyarakat antarwilayah. “Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang gubernur,” tegasnya.
Komisi III DPR RI, kata Nasir, juga mendesak Kapolda Sumut untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat di jalan raya.
Bahkan ia meminta agar aparat kepolisian menangkap Bobby Nasution jika tetap bersikeras dengan kebijakan yang ia lontarkan dalam video viral tersebut. “Kalau ada yang salah dari pengangkutan, ada pihak berwenang yang menindak. Bukan malah membuat kebijakan yang membenturkan warga antardaerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa kebijakan seperti yang disampaikan Bobby berpotensi memicu konflik sosial. Ia menilai gubernur seharusnya melihat masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial.
“Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum, karena kebijakan itu sangat berpotensi membenturkan warga antardaerah,” pungkas Nasir.
