Komparatif.ID, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk penghapusan tunjangan jumbo anggota dewan serta pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan pimpinan partai politik di Istana Presiden, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menjelaskan keputusan penghapusan tunjangan jumbo anggota dewan merupakan respons terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang belakangan terus menguat.
Menurutnya, laporan dari ketua umum partai menunjukkan adanya tekanan publik yang cukup besar terkait gaya hidup dan fasilitas berlebihan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi rakyat. Oleh sebab itu, para pimpinan partai dan pimpinan DPR sepakat mengambil langkah korektif.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai Senin, 1 September 2025. Ini termasuk terhadap anggota DPR yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo.
Baca juga: Tanggapi Kondisi Terkini, Prabowo Singgung Dugaan Makar dan Terorisme
Selain soal tunjangan, Prabowo juga menegaskan para ketua umum partai politik telah sepakat memberi perhatian khusus kepada sejumlah anggota DPR yang pernyataannya menimbulkan kegaduhan publik. Ia menyebut tindakan tegas akan diambil agar suasana politik tetap stabil dan selaras dengan aspirasi masyarakat.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” lanjut Prabowo.
Seperti yang diketahui, dua anggota Fraksi NasDem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach telah dinonaktifkan dari DPR RI. Langkah tersebut disusul PAN yang juga menonaktifkan dua kadernya Uya Kuya dan Eko Patrio. Keempatnya nonaktif mulai Senin, 1 September 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.
