Komparatif.ID, Banda Aceh– Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta Bupati dan Walikota di seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerah masing-masing.
“Apa yang dibutuhkan kabupaten, bila ada di Provinsi, sampaikan kepada kepala dinas terkait biar segera ditindaklanjuti. Namun jika apa yang dibutuhkan tidak ada di provinsi adanya di pusat, saya siap mendampingi untuk minta ke pusat,” ujar Achmad Marzuki
Marzuki menekankan bahwa berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting, harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Pada rapat kerja bersama Bupati/Walikota se-Aceh di Meuligoe Gubernur pada Rabu (8/3/2023).
Lebih lanjut, Marzuki menambahkan stabilitas politik dan keamanan penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh Bupati dan Walikota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.
Pj Gubernur juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat dapat dikawal sebaik mungkin, terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat, dan stunting.
Baca juga: Pj Gubernur: Aceh Harus Punya Identitas Ekonomi Unggulan
Pj Gubernur Aceh juga meminta Bupati dan Walikota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian sehingga akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN. Ia menambahkan bahwa stabilitas politik dan keamanan sangat penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
“Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.
Pj Gubernur Aceh juga meminta para bupati/walikota agar membangun komunikasi rutin dengan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Segala kendala dan kebutuhan di daerah disampaikan langsung kepada dinas terkait, agar dapat dibantu dan cepat tertangani.
Selain inflasi, Pj Gubernur juga berharap persoalan kasus stunting di Aceh dapat menjadi fokus para bupati/walikota. “Tolong turun langsung ke masyarakat untuk mengawal persoalan stunting.”
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh memberikan kesempatan kepada setiap Bupati/Walikota untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di daerah.
Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Imran, menyoroti pengalokasian dana Otsus Aceh yang mayoritasnya dikelola oleh Pemerintah Aceh, sementara Kabupaten/Kota mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan berbagai program pembangunan.
“Mungkin saat revisi UUPA nanti diperlukan regulasi pengalokasian dana Otsus perlu dibahas, sebab kalau kita bicara stunting, kemiskinan, inflasi bupati/walikota bakal ngeluh karena pengeluaran uangnya sangat sedikit,” ujar Imran.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Aceh menyatakan kesediaannya untuk merevisi struktur pengalokasian Dana Otsus Aceh agar para Bupati/Walikota dapat memperoleh dana yang lebih cukup dalam mengatasi berbagai permasalahan strategis yang dihadapi oleh masyarakat.
“Perubahan struktur anggaran dana Otsus sudah direncanakan oleh pak Sekda,” kata Achmad Marzuki.
