Pj Bupati Temui Forum Keurani Aceh Utara

Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah temui Forum Keurani Aceh Utara (Forkara) di Pendopo Bupati, Lhokseumawe, Jumat (16/9/2022).
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah temui Forum Keurani Aceh Utara (Forkara) di Pendopo Bupati, Lhokseumawe, Jumat (16/9/2022).

Komparatif.ID, Lhokseumawe— Pj Bupati Azwardi Abdullah menerima kunjungan mediasi Forum Keurani Aceh Utara (Forkara) meminta kenaikan gaji yang turun sejak pandemi di aula Pendopo, Lhokseumawe, Jumat (16/9/2022).

Sekjen Forkara Mahyuddin ST mengeluhkan besaran gaji yang diterima Sekretaris Desa sangat memprihatinkan. Sejak tahun lalu, Sekdes se-Aceh Utara hanya menerima bayaran 600 ribu per bulan. Karena itu ia meminta bayaran upah disesuaikan lagi seperti Perbup 2020, atau sesuai Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Desa.

“Untuk itu pak, kami meminta besaran gaji Keurani disesuaikan kembali seperti Perbup 2020, atau PP nomor 11 tahun 2019,” pinta Mahyuddin.

Untuk diketahui, dalam PP nomor 11 tahun 2019 disebutkan besaran gaji Sekretaris Desa Rp 2.224.420, atau setara 110 persen gaji pokok pegawai negeri sipil golongan II/a. Sementara itu perangkat desa lain (termasuk Tuha Peut) minimal menerima Rp 2.022.200.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tahun 2019, disebutkan besaran gaji Sekretaris Desa minimal 900 ribu rupiah.

“Saat ini pak di gampong-gampong terjadi ketimpangan yang luar biasa, Geuchik sampai saat ini masih menerima gaji 2,4 juta, sedangkan Keurani hanya mendapatkan 600 ribu,” jelas Sekjen Forkara.

Dalam pertemuan dengan bupati Aceh Utara, Mahyuddin mengaku paham dengan kondisi keuangan daerah yang tumbang akibat pandemi, namun ia meminta agar gaji Keurani dapat disesuaikan kembali karena kebutuhan dasar semakin melonjak.

Mahyuddin juga menuturkan, keberadaan dana desa sudah tidak mampu mengcover untuk membayar gaji perangkat. Kebutuhan gampong, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat ini semua dibebankan pada dana desa.

“Bahkan pak saat ini pembangunan fisik desa saja kadang tidak cukup dari dana desa,” terang Mahyuddin.

Mendengar penjelasan Forkara, Pj Bupati turut prihatin dengan kondisi yang dihadapi para Sekdes. Untuk itu ia dan pihak terkait akan segera menghitung kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi permintaan Keurani se-Aceh Utara

“Kondisi ini akan menjadi perhatian saya, kita akan hitung terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah, seperti yang kita tahu keuangan kita tumbang akibat pandemi, dan saat ini hampir semua pembiayaan bergantung pada dana transfer,” jelas Azwardi.

Untuk menghadapi permasalahan ini, Pj Bupati juga meminta perangkat gampong untuk aktif mengeksplor keunggulan yang bisa dikelola dan menghasilkan keuntungan ekonomi, serta mampu memberdayakan masyarakat.

Azwardi mencontohkan peternakan ayam pedaging milik BUMG Seumirah di Nisam Antara yang berhasil meraup omset hingga 400 juta per tahun. Ia juga meminta perangkat desa lebih aktif mengembangkan ekonomi gampong, karena pembayaran gaji perangkat desa tidak bisa terus bergantung pada dana transfer yang tidak pasti tiap tahun besarannya.

“Saya ingin saudara mapping potensi gampong masing-masing, bisa potensi itu dikelola dengan baik akan sangat membantu masyarakat, dan tentu saja juga perangkat desa. Kemarin saya berkunjung ke Nisam Antara, saya melihat langsung bagaimana dana desa dikelola dengan sangat baik, artinya kesempatan untuk berkembang itu ada” ujar Azwardi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here