Komparatif.ID, Sidogiri- Pengelola Koperasi Merah Putih dapat menjadikan Koperasi Pesantren Sidogiri –lebih dikenal dengan sebutan Kopontren Sidogiri— sebagai contoh dalam pengelolaan bisnis.
Mengapa pengelola Koperasi Merah Putih harus belajar ke sana? Karena Kopontren Sidogiri yang didirikan tahun 1961 oleh Kyai. H. Saedoellah Nawawie, telah sukses membangun bisnis.
Meski berbasis pada dunia pesantren, tapi Kopontren Sidogiri telah menjadi tulang punggung ekonomi, penyokong utama keuangan Pondok Pesantren Sidogiri. Sehingga sangat tepat dijadikan sebagai tempat belajar oleh pengelola Koperasi Merah Putih.
Alumnus Pondok Pesantren Sidogiri, M. Lutfillah Habibie, yang saat ini Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pasuruan periode 2021-2026, menyebutkan Kopontren Sidogiri merupakan salah satu lembaga bisnis yang telah memberikan manfaat untuk masyarakat, pesantren, dan santri.
Baca:Pengelola Koperasi Merah Putih Butuh Pendampingan Perbankan
Di samping itu, Kopontren Sidogiri merupakan salah satu sarana praktikum bagi para santri untuk mengamalkan pengetahuan fikih muamalah yang mereka pelajari dari Kutub at-Turats para ulama.
Sejak 2015 Kopontren Sidogiri telah mendirikan PT Sidogiri Pandu Utama. Salah satu bisnis yang dikelola oleh PT Sidogiri Pandu Utama yaitu pengembangan software.
Perihal peran lebih besar yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, ditelaah oleh Siti Nur Azizah, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Yeny Fitriyani, Program Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Husain, Magelang.
Dalam jurnal Conference on Islamic Management Accounting and Economic, dengan judul Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri, keduanya menulis koperasi ini bergerak disektor riil berbentuk mini market, kantin santri, toko ATK, percetakan, toko busana muslim, oleh-oleh haji dan umroh dengan mengunakan nama “Toko Basmalah”.
Selain itu, pihak managemen koperasi juga mendirikan usaha bidang simpan pinjam syariah. Cikal bakal simpan pinjam syariah itu sudah dirintis mulai 17 Juli 1997 dengan nama Maslahah Musrsalah lil Ummah.
Setelah melalui berbagai pengembangan termasuk perluasan cakupan, aset yang dimiliki simpan pinjam syariah ini pada tahun 2017 telah mencapai Rp2,4 triliun. Jumlah kantor cabang dan capem berjumlah 286 unit di 10 provinsi di Indonesia.
Kehadiran unit simpan pinjam syariat tersebut, awalnya sebagai upaya melawan praktek rentenir yang marak terjadi di tengah-tengah pasar masyarakat. Warga yang kesulitan mendapatkan modal dari sumber pendanaan utama seperti perbankan, membuat mereka memilih jasa rentenir. Pilihan memilih jasa keuangan yang disediakan oleh rentenir, karena persyaratannya mudah, dan prosesnya cepat.
“Dengan niat membersihkan masyarakat sekitar PPS dari riba dengan mengharapkan semua yang di konsumsi dan dipakai santri PPS halal, menjadi alasan unit simpan pinjam syariah Ponpes Sidogiri,” tulis kedua peneliti tersebut.
Pengelola Koperasi Merah Putih Harus Belajar dari Sidogiri
Fadhila Maulida, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam diskusi yang ditayangkan pada kanal Youtube INDEF yang ditayangkan pada Rabu (30/7/2025), menyebutkan pengelola Koperasi Merah Putih harus belajar dari Kopontren Sidogiri.
Kopontren tersebut merupakan contoh sukses yang dapat dipelajari oleh pengelola Koperasi Merah Putih yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Ia menilai, kesuksesan Kopontren Sidogiri diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan riil masyarakat serta loyalitas anggotanya yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.
“Pelajaran dari koperasi-koperasi yang ada, terutama best practice-nya, adalah bahwa susunan koperasi tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat. Koperasi dikelola dengan pendekatan profesional dan berkembang secara mandiri tanpa tekanan agenda jangka pendek,” katanya dalam diskusi publik Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik?
Dalam diskusi yang turut dikutip oleh NU Online tersebut, Fadhila menyebutkan kehadiran koperasi Merah Putih bukan sekadar agenda jangka pendek, atau sekadar simbolis. Harus memiliki keberlanjutan, sehingga kelak pengelola Koperasi Merah Putih mampu menjaga fokusnya pada pemberdayaan keanggotan secara berkesinambungan.
Selain koperasi di Pesantren Sidogiri, pengelola Koperasi Merah Putih juga bisa belajar kepada Rabobank dari Belanda yang bergerak di bidang pertanian, Desjardins Group dari Kanada dan OP Financial Group dari Finlandia fokus pada layanan keuangan.
JA Group di Jepang beroperasi di sektor agribisnis. Kemudian, REWE Group dari Jerman bergerak di bidang ritel dan Crédit Agricole dari Prancis merupakan koperasi di sektor perbankan. Sementara di Indonesia sendiri, selain Kopontren Sidogiri, ada Kospin Jasa yang bergerak di bidang simpan pinjam serta KUD Mina Sumitra yang berfokus pada sektor perikanan.
“Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi sebagai motor pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja dan pemangkasan rantai distribusi,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kuantitas tanpa kualitas berisiko menjadi kontraproduktif. Saat ini, katanya, kontribusi koperasi terhadap PDB masih di bawah 2 persen dan banyak koperasi berisiko stagnan akibat rendahnya kapasitas sumber daya manusia serta lemahnya tata kelola.
Selain itu, tumpang tindih peran antara koperasi dan BUMDes perlu segera diselesaikan untuk mencegah kompetisi antar lembaga desa yang kontraproduktif dan dapat menghambat keberlanjutan ekonomi lokal.
Catatan: Sebagian isi artikel disadur dari kanal NU Online.
