Komparatif.ID, Banda Aceh— Pendapatan negara yang dihimpun di Aceh sepanjang 2024 menunjukkan pencapaian yang menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp7,75 triliun atau 108,34 persen dari target.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh Paryan, mengungkapkan angka tersebut merupakan hasil dari kinerja optimal dalam berbagai sektor penerimaan negara.
Hal itu disampaikan usai rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh di Banda Aceh, Kamis (29/1/2025).
“Pendapatan negara di Provinsi Aceh pada 2024 atau sejak Januari hingga 31 Desember 2024 tercatat sebanyak Rp7,75 triliun atau 108,34 persen,” terang Paryan.
Dari total pendapatan tersebut, Paryan menjelaskan penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp6,09 triliun atau mencapai realisasi 100,84 persen dari target yang ditetapkan.
Penerimaan dari sektor bea dan cukai juga mencatat kinerja positif dengan capaian Rp380,92 miliar atau 102,78 persen.
Baca juga: Ini Dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap APBA dan APBK
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat lonjakan signifikan dengan realisasi sebesar Rp1,28 triliun atau 171,99 persen.
Menurut Paryan, penerimaan PNBP berasal dari berbagai sumber seperti lelang, piutang negara, jasa pelayanan pendidikan, layanan umum kesehatan, serta pemanfaatan tanah dan bangunan yang menjadi aset negara.
“PNBP ini di antaranya dari penerimaan lelang, piutang negara, jasa pelayanan pendidikan dan pendapatan dari layanan umum kesehatan. Serta kontribusi PNBP dari pemanfaatan tanah dan bangunan barang milik negara,” lanjutnya.
Di sisi lain, realisasi belanja APBN di Provinsi Aceh hingga akhir 2024 tercatat sebesar Rp51,44 triliun atau 98,95 persen. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja modal guna mendukung berbagai program pembangunan di daerah.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan ketiga 2024 mencapai 5,17 persen secara tahunan (year-on-year).
Paryan menyebutkan angka ini masih bisa mengalami peningkatan pada triwulan keempat 2024, terutama dengan adanya serapan belanja pemerintah yang lebih besar pada akhir tahun.
Pihaknya masih menunggu rilis resmi dari BPS untuk memastikan apakah belanja pemerintah mampu menjadi penggerak utama perekonomian Aceh dalam periode tersebut.
