Komparatif.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan mayoritas pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota menyatakan siap ikut berpartisipas dalam program unggulan Prabowo, Makan Gratis Bergizi (MGB).
Tito bahkan menyebut sejumlah pemda telah mulai mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program tersebut.
Menurut Tito, kontribusi daerah untuk program MBG pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp2,3 triliun dari APBD kabupaten dan kota. Jika digabungkan dengan kontribusi dari APBD provinsi total anggaran diprediksi mencapai Rp5 triliun.
“Kontribusi Pemda dari APBD kabupaten/kota mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah kontribusi dari APBD provinsi yang memiliki PAD kuat, totalnya mencapai Rp 5 triliun. Dengan dana ini, kita dapat membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” terang Mendagri Tito, Sabtu (18/1/2025).
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Safrizal Tinjau 2 Sekolah
Namun Tito menegaskan pengalokasian anggaran APBD untuk MBG tidak bersifat wajib. Tito menegaskan fokus utama saat ini ialah pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk dapur atau satuan pelayanan dengan luas sekitar 150 meter persegi di sekolah-sekolah.
Sekolah nantinya akan diberikan wewenang untuk mengelola anggaran ini, namun tetap di bawah pengawasan ketat dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota.
“Nantinya, sekolah akan mengelola anggaran ini dengan pengawasan dari puskesmas dan inspektorat kabupaten/kota untuk memastikan higienis dan keberlanjutan program,” tambahnya.
Program MBG juga dirancang dengan memperhatikan daerah-daerah prioritas, khususnya wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan yang tinggi, seperti kawasan Indonesia Timur.
“Daerah dengan PAD besar dan kemampuan anggaran tinggi, mampu menutup semua kebutuhan (MBG untuk jenjang) SD. Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, fokusnya mungkin hanya mencakup 500 anak, sementara sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.
Ia juga menyebut koordinasi intensif dengan pemda telah dilakukan untuk memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan program ini. Tito mengatakan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) akan dilibatkan dalam proses ini.
Dalam pelaksanaannya, wilayah-wilayah yang belum tercakup program ini akan diatasi secara bertahap, baik melalui dukungan dari pemerintah daerah maupun dari Badan Gizi Nasional.
