Akhlak politik memegang peranan penting dalam menjaga syahwat kekuasaan. Akhlak politik menjadi pemandu politisi atau siapa saja dalam mengarungi dunia politik. Godaan selalu ada, tapi akhlak politik yang baik akan menyelamatkan diri, orang lain, dan tentu saja rakyat.
Tahun 2012 merupakan tahun terakhir saya dan Islamuddin memimpin Kota Sabang sebagai walikota dan wakil walikota. Sejak setahun sebelumnya, ada beberapa calon yang maju menjadi wali kota pengganti kami. Ada Zulkifli Adam bersama Nazaruddin yang maju dengan Partai Aceh. Mereka berdua anggota DPRK Sabang, calon lain, Hirwan Jack, seorang pensiunan PNS juga maju.
Tidak ketinggalan, wakil walikota yang sedang menjabat, Islamuddin, juga maju sebagai calon wali kota.
Baca: Duka Aceh untuk Martti Ahtisaari
Ada sebuah perasaan manusiawi timbul, bahwa kalau Islamuddin yang menang, maka akan sangat menguntungkan kami. Pasti akan ada privilege, sebab dia wakil saya. Sedangkan kalau calon lain yang menang, pasti tidak terlalu menguntungkan, apalagi mereka berbeda haluan politik.
Itulah ujian batin.
Namun akal sehat saya menang atas perasaan tersebut. Sewaktu Islamuddin mencalonkan diri, ada beberapa kepala dinas yang mencoba untuk membantu secara diam-diam bahkan mencoba untuk mengajak saya bekerja untuk memenangkan sang wakil wali kota.
Mendengar ajakan tersebut, saya tidak mau kehilangan akhlak politik. Langsung saya kumpulkan semua kepala dinas, saya ingatkan dengan keras, bahwa saya tidak boleh mendukung siapa-siapa dan harus netral, karena amanah yang sedang saya emban belum berakhir.
Kepada sekda, asisten di sekretariat daerah dan kepala bagian, semua kepala dinas, tidak boleh mendukung calon secara kedinasan atau menggunakan fasilitas milik negara untuk kepentingan kampanye. Kalau mau mendukung, beri dukungan pribadi nanti di waktu pemilihan. Coblos siapa yang disukai.
Ketika apel hari Senin, di depan semua PNS saya sampaikan, tidak boleh ada PNS yang mendukung calon wali kota yang maju. Kalau mau mendukung siapapun, lakukan sesuai aturan dan pilih di waktu pemilihan. Siapa yang melanggar akan ada sanksinya.
Alhamdulillah masa itu, Pemerintah Kota Sabang dan pejabatnya netral dalam pemilihan kepala daerah, tidak memihak kepada calon tertentu.
Wakil Walikota Islamuddin, memang kalah dalam pemilihan, tetapi menang secara moral dan kehormatannya terjaga karena tidak menggunakan fasilitas apa pun dari negara untuk memenangkan pemilihan. Tidak menggunakan milik publik untuk kepentingan pribadi. Tidak membagikan bantuan sosial di musim pemilihan.
Akhlak Politik Dalam Pengelolaan Pemerintahan
Di dalam APBK kota Sabang, setiap tahun dianggarkan bantuan untuk masjid dan meunasah secara proporsional. Suatu hari, saya mengantar bantuan itu ke sebuah gampong.
Diumumkan, bahwa akan ada pemberikan bantuan wali kota kepada meunasah di gampong itu. Saya diminta memberikan sambutan.
Setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi, langsung hal pertama yang saya lakukan adalah klarifikasi, bahwa ini bukan bantuan saya pribadi, bukan bantuan wali kota. Ini adalah bantuan yang dianggarkan dalam APBK, dianggarkan bersama oleh eksekutif dan legislatif, uang rakyat yang diperuntukkan untuk rakyat. Saya hanya mengantarkan saja.
Itu dua hal kecil, contoh yang kami tunjukkan di masa lalu.
Melihat hari ini, contoh-contoh yang baik yang berlaku di berbagai daerah, menjadi hambar, terkubur dalam-dalam, tidak kelihatan, karena ada contoh buruk yang massif dari pada pejabat di ibu kota.
Dari pucuk tertinggi dan pejabat berbagai instansi, banyak juga walaupun tidak semua, seperti putus urat malu, menggunakan berbagai fasilitas milik umum untuk diri sendiri, keluarga atau kepentingan calon yang mereka dukung.
Akhlak politik di dalam mempertahankan atau mendapatkan kesempatan memimpin semakin langka.
