Komparatif.ID,Banda Aceh—Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya mendukung upaya perpanjangan dana otonomi khusus Aceh. Perihal berapa persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, ia menyebutkan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan AHY saat bertemu dengan millennial Aceh di Station Coffee, Aceh Besar, Selasa (19/4/2022) pukul 22.00 WIB.
AHY menyebutkan Partai Demokrat merupakan parpol yang memberikan dukungan penuh lahirnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) setelah maujudnya perdamaian antara GAM dan Pemerintah pada 15 Agustus 2005.
AHY mengatakan Demokrat sendiri akan terus memperjuangkan dana otonomi tersebut semaksimal mungkin.
Perihal terjadinya penurunan yang kini hanya 1 % dari DAU Nasional, menurut AHY hal tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak yang harus dihormati. Semua keputusan itu sudah melalui pembahasan yang mendalam. Pun demikian, perjuangan memperpanjang dana otonomi untuk Aceh harus tetap dilakukan.
“Komitmen Partai Demokrat adalah memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh. Tapi perihal berapa besar? Itu sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Banyak hal yang menjadi prioritas selain dana otonomi, termasuk di antaranya membayar utang-utang yang semakin besar,” kata AHY.
Ia memberikan gambaran Ketika dana otonomi Papua ditetapkan, menjadi 2,5 % dari DAU nasional, dari sebelumnya diajukan 4%. Demikian juga Aceh dari 2% selama 15 tahun, kemudian tersisa 1 persen hingga 2027, tentu sudah melalui pembahasan yang ketat dan kemudian ditetapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006.
Ia menyinggung, anggaran otsus untuk Aceh dapat menjadi besar bila pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6%. Hal itu pernah terjadi pada 2004 hingga turun sejenak pada 2008 karena krisis dunia. Kemudian Kembali naik sampai SBY menyelesaikan tugasnya sebagai kepala negara.
Hal yang perlu dicatat adalah komitmen Partai Demokrat memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh, agar dapat dipergunakan sebagai modal membangun daerah yang memiliki keistimewaan di bidang pelaksanaan syariat Islam di Indonesia.
