Komparatif.ID, Banda Aceh— Penunjukan Murthalamudin M.Si., sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Plt. Kadisdik) Aceh disambut dengan harapan besar dari berbagai kalangan.
Banyak pihak menilai, langkah ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki mutu pendidikan Aceh secara menyeluruh. Perbaikan di sektor ini dinilai mendesak, mengingat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan yang masih membayangi Aceh.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tantangan yang cukup serius. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Aceh pada 2024 mencapai 14,39 tahun, yang berarti anak-anak Aceh secara ideal diharapkan menempuh pendidikan hingga tamat SMA dan satu tahun pendidikan tinggi.
Namun kenyataannya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mencapai 9,64 tahun, setara dengan tidak tamat SMP.
Kesenjangan ini menggambarkan jurang antara harapan dan kenyataan yang berimplikasi langsung terhadap rendahnya daya saing dan produktivitas masyarakat. BPS juga mencatat Aceh sempat menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,75 persen pada September 2022.
Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menilai Murthalamudin memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan perubahan mendasar.
Ia menegaskan, strategi pendidikan selama ini masih bersifat normatif dan belum menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan.
Baca juga: Gotong Royong Membangun Pendidikan
Pelatihan guru perlu disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah, disertai sistem evaluasi berkala yang transparan. Pemberian insentif bagi guru, terutama yang bertugas di daerah terpencil, juga perlu dikaitkan langsung dengan kinerja dan hasil belajar siswa.
Selain itu, rendahnya kualitas lulusan dan lemahnya daya saing siswa juga menjadi persoalan utama. Skor rata-rata Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Aceh yang masih tertinggal.
LP2A juga mendorong adanya revitalisasi pendidikan kejuruan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Sekolah menengah kejuruan diharapkan menerapkan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori dengan mewajibkan siswa magang di perusahaan yang kredibel.
Dr. Samsuardi menilai pendidikan yang tidak berkualitas berkontribusi pada kemiskinan struktural karena gagal membentuk kemampuan individu untuk berkembang. Karena itu, ia mendorong pengembangan sekolah unggulan afirmasi yang memberi beasiswa penuh bagi anak-anak miskin, yatim, dan korban konflik, dengan dukungan fasilitas terbaik.
Sosok Murthalamudin sendiri dianggap tepat memimpin Dinas Pendidikan Aceh. Ia dikenal sebagai figur yang berpengalaman di dunia pendidikan dan birokrasi. Berawal sebagai guru dan jurnalis di Pase, Aceh Utara, ia kemudian dipercaya menjabat sejumlah posisi penting, termasuk sebagai Kepala Biro Humas Setda Aceh pada masa Gubernur Zaini Abdullah–Muzakir Manaf, serta Kepala Dinas Pendidikan Pidie di era Bupati Sarjani.
Sebelum ditunjuk sebagai Plt. Kadisdik Aceh, ia menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Aceh.
Ketua LP2A menilai keputusan politik yang menempatkan Murthalamudin di posisi tersebut sudah tepat karena selaras dengan keilmuannya dan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan.
Publik kini menaruh harapan besar agar Murthalamudin mampu membawa perubahan nyata dalam sistem pendidikan Aceh, memperkuat kesejahteraan guru, serta memastikan kurikulum yang sesuai dengan kekhususan daerah.
