Komparatif.ID, Banda Aceh— Juru Bicara Posko Tanggap Bencana Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah bergerak sejak awal kejadian dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi.
Murthalamuddin menyampaikan bahwa sejak hari pertama bencana terjadi, Pemerintah Aceh langsung menyalurkan bantuan tanggap darurat dengan memanfaatkan stok yang telah disiapkan sebelumnya.
Bantuan tersebut bersumber dari persediaan di Dinas Sosial Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, serta stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog.
Menurutnya, keberadaan persediaan darurat atau buffer stock memang disiapkan untuk menghadapi kondisi bencana sehingga dapat segera digunakan tanpa menunggu proses pengadaan baru.
“Bukan berarti kita lambat atau tidak tanggap. Untuk urusan bencana, kita selalu memiliki persediaan berjaga-jaga (buffer stock), terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Murthalamuddin dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
Ia membantah anggapan bahwa Pemerintah Aceh lambat atau tidak tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Murthalamuddin menegaskan urusan kebencanaan selalu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
Baca juga: 100 Mahasiswa Fisip Unimal Bersihkan Lumpur Banjir di Blang Pria
Selain bantuan pangan, Pemerintah Aceh juga telah mengerahkan peralatan teknis dan personel dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh untuk membuka akses ke daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat bencana.
Dalam rangka memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak, pemerintah mengoptimalkan berbagai moda transportasi. Untuk wilayah kepulauan, armada Kapal Aceh Hebat dikerahkan secara khusus guna mengangkut logistik bantuan.
Langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan tetap terpenuhi meski akses darat terbatas. Sementara itu, untuk jalur darat, armada pengangkut terus dimobilisasi untuk menyalurkan bantuan langsung ke titik-titik pengungsian.
Pemerintah Aceh juga menempatkan alat-alat berat seperti ekskavator di sejumlah lokasi strategis yang rawan longsor dan banjir. Penempatan alat berat tersebut bertujuan mempercepat penanganan akses jalan yang terputus sehingga mobilitas warga dan distribusi logistik tidak terhambat.
Dalam pelaksanaan penanganan bencana, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Terkait penggunaan Biaya Tak Terduga, Murthalamuddin menjelaskan bahwa terdapat tahapan administrasi yang harus dilalui setelah penetapan status darurat bencana, termasuk proses penyisiran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk dialihkan ke BTT.
Ia menegaskan proses tersebut membutuhkan ketelitian, namun secara ketersediaan dana tidak terdapat kendala.
Murthalamuddin juga meminta semua pihak untuk tidak memutarbalikkan fakta dan memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia serta anggaran telah dikerahkan secara maksimal demi keselamatan warga.
Menurutnya, narasi keterlambatan bantuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena stok darurat telah disalurkan sejak awal bencana terjadi.
