Komparatif.ID, Banda Aceh— PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menerapkan sistem pembelian tiket digital secara penuh untuk pengangkutan kendaraan di lintasan Ulee Lheue–Balohan (Sabang) mulai 10 November 2025.
Dengan kebijakan ini, transaksi tunai di pelabuhan Ulee Lheue tidak lagi dilayani untuk kendaraan roda dua dan roda tiga.
General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Reno Yulianto, mengatakan penerapan sistem tiket daring melalui aplikasi Ferizy merupakan bagian dari program transformasi digital layanan penyeberangan yang sedang dijalankan oleh ASDP.
“Kami informasikan bahwa sistem pembelian tiket online Ferizy pada lintasan Ulee Lheue–Balohan kini memasuki tahap perluasan penerapan,” ujarnya di melansir ANTARA,Sabtu (1/11/2025).
Reno menjelaskan ulai 10 November mendatang, pembelian tiket untuk kendaraan golongan II dan III hanya dapat dilakukan melalui situs resmi https://trip.ferizy.com. Dengan demikian, seluruh transaksi pembelian di loket pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh maupun Balohan Sabang tidak lagi menerima pembayaran secara tunai.
Baca juga: 3 WN Malaysia Dideportasi dari Sabang
Kebijakan ini, kata Reno, dilakukan secara bertahap. Untuk sementara, penumpang masih dapat membeli tiket secara manual di pelabuhan.
“Sementara ini masih bisa tiket penumpang secara tunai. Perluasan penerapan dilakukan bertahap, sambil kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa,” ujarnya.
ASDP menilai penerapan sistem digital ini akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mengurangi antrean kendaraan di pelabuhan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan akurasi dan transparansi data manifest penumpang maupun kendaraan.
Reno mengimbau pengguna jasa agar melakukan pemesanan tiket secara online sebelum tiba di pelabuhan serta memastikan data identitas dan kendaraan yang dimasukkan sesuai.
“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, cepat, dan modern, sebagai wujud dukungan ASDP terhadap digitalisasi sektor transportasi laut nasional,” tutupnya.
Menyusahkan, praktek apa-apa digital harus diberangus. seharusnya tunai tetap harus diterima karena nggak selamanya digital itu handal. klo cuma alasan “transparan”, seharusnya SDM dan sistemnya dibenahi jangan seolah-olah digital itu udah “yakin 100% transaparan”. curiga pemakaian pihak ketiga ini cuma “proyek”.