Komparatif.ID, Banda Aceh— Praktisi hukum Mukhlis Mukhtar, menyarankan DPRA menggelar pansus terkait SK Alhudri yang menurut informasi lahir dari proses tidak seharusnya.
Mantan anggota DPR Aceh tersebut kepada Komparatif.ID, Sabtu (22/2/2025) mengusulkan ide, supaya polemik terbitnya SK Plt Sekda Aceh atas nama Alhudri tidak lagi bertele-tele, DPR Aceh secepatnya menggelar pansus.
Benar atau tidaknya bahwa lahirnya SK untuk Alhudri dari cara-cara yang penuh permainan, akan terjawab dari hasil kerja pansus.
“Jangan habiskan energi lebih besar mengurus polemik tersebut. Kalau ada dugaan permainan atau pemalsuan dalam penerbitan SK Plt Sekda Aceh, segera bentuk pansus,” kata Mukhlis Mukhtar.
Baca juga: Juanda Djamal: Soal Dugaan SK Aspal untuk Alhudri Perlu Ditelusuri
Ia juga mengatakan, menurut info yang dirinya dapatkan, terbitnya SK untuk Alhudri mendapatkan perhatian Ketua DPRA karena terdapat—setidaknya—lima kejanggalan.
Seperti kop surat, penyebutan jabatan Alhudri di dalam SK, tidak adanya paraf, tidak melalui baperjakat, tidak melalui Badan Kepegawaian Aceh (BKA), dan tidak adanya tembusan kepada inspektur.
Saran Mukhlis Mukhtar senada dengan Pj Ketua Partai Aceh Kota Banda Aceh Juanda Djamal. Pria asal Sibreh, Aceh Besar, tersebut menyarankan supaya dilakukan penelusuran proses lahirnya SK yang diduga aspal [asli tapi palsu] tersebut.
Menurut Juanda Djamal isu tersebut telah merembet kemana-mana. Digoreng hingga ke persoalan pribadi. Seakan-akan Ketua DPRA Zulfadli menolak Alhudri. Padahal yang dipertanyakan adalah proses lahirnya SK untuk Alhudri yang meninggalkan banyak kejanggalan.
Bulan februari belum selesai, drama udah banyak aja. ke depan bakal lebih banyak lagi. media-media di aceh bakal riang-gembira, karena banyak berita. prediksi bakal terbit satu-satu.
Pertanyaan, apakah mualem-dek fad, bakal berakhir seperti abu doto-mualem?