Komparatif.ID, Banda Aceh— Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari hingga 8 Januari 2026.
Perpanjangan ini dilakukan untuk memastikan penanganan dampak bencana berjalan optimal dan menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, terutama di daerah yang hingga kini masih terdampak cukup berat.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat evaluasi penanganan bencana yang digelar di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Kamis malam, (25/12/2025).
Mualem mengatakan perpanjangan status tanggap darurat ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan maksimal.
Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan unsur terkait untuk mempercepat distribusi logistik, khususnya bagi masyarakat terdampak yang berada di wilayah pegunungan dan gampong-gampong pedalaman yang masih terisolasi.
Baca juga: Pengungsi Banjir Aceh Dapat Bantuan Rp600 Ribu/KK Mulai Desember
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan unsur terkait untuk melakukan percepatan distribusi logistik, terutama bagi korban yang berada di wilayah pegunungan dan gampong-gampong pedalaman yang masih terisolir,” ujarnya.
Mualem juga menekankan agar pemenuhan hak dasar dan perlindungan pengungsi dilakukan sesuai standar Hak Asasi Manusia.
Selain itu, layanan kesehatan diminta tetap berjalan optimal dengan mengaktifkan seluruh fasilitas medis, termasuk pelayanan yang mampu menjangkau daerah terpencil. Perhatian terhadap sektor pendidikan juga menjadi bagian dari arahan gubernur melalui penyiapan sarana belajar dan peralatan sekolah bagi anak-anak korban bencana.
Di sisi lain, percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak serta rehabilitasi sektor pertanian turut menjadi fokus pemerintah. Gubernur meminta dinas terkait melakukan pembersihan lahan sawah agar aktivitas pertanian dan roda ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema Work From Home bagi sebagian aparatur sipil negara.
Kebijakan ini bertujuan agar Pemerintah Aceh dapat mengerahkan ASN untuk membantu langsung proses pembersihan dan pemulihan di lima kabupaten dan kota yang mengalami dampak bencana paling parah.
Menurutnya, kehadiran ASN di lapangan diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Kami akan mengerahkan ASN untuk turun langsung membantu proses pembersihan dan pemulihan di titik-titik lokasi yang terdampak paling parah,” imbuhnya.
